Mataram (Suara NTB)- Penjabat (Pj) Gubernur NTB, H. Hassanudin menghadiri Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov NTB dan Perangkat Daerah tahun 2024 secara virtual melalui Pecatu Hall Nusa Dua Convention Center 2, Bali, Selasa 30 juli 2024.
Dalam evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tersebut, Pj Gubernur menyampaikan Capaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB beserta berbagai penghargaan yang telah diraih selama kurun waktu 2023-2024.
Di separuh tahun 2024 ini saja, dijelaskan Hassanudin, Pemprov NTB telah mendapatkan berbagai penghargaan. Di antaranya, penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan atas komitmen dalam mencapai 97,31% Kepesertaan BPJS melampaui target nasional. Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2024, Kategori Keuangan Syariah.
Kemudian penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara RI VI, BPK RI Naode Nusriadi dalam Sidang Paripurna DPRD NTB serta penghargaan TPID Award 2024, kategori TPID Provinsi Berkinerja Terbaik.
Atas berbagai capaian Pemprov NTB, Hassanudin mengucapkan terima kasih kepada KemenPAN-RB untuk atensi, kerja sama dan kolaborasinya selama ini.
‘’Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya menyampaikan terima kasih kepada Kemenpan RB atas atensi, kerja sama dan kolaborasinya untuk kemajuan pembangunan di NTB,” ujarnya.
Hassanudin juga melaporkan, Pemprov NTB terus berikhtiar bersama Pemerintah Pusat, Kabupaten, dan Kota untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP di daerah. Berbahai perbaikan dan koreksi dilakukan untuk mendukung kemajuan pembangunan di NTB.
Evaluasi yang berlangsung secara virtual ini juga diikuti oleh semua Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTB yang dipimpin Sekda NTB, Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Evaluasi SAKIP ini sendiri dilaksanakan untuk memantau progres peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan, serta inovasi dan desain program kegiatan, untuk mengoptimalkan kinerja instansi pemerintah di daerah. (r)
