Mataram (Suara NTB) – Gempa yang mengguncang Pulau Lombok, 29 Juli 2018 lalu membuat rencana mewujudkan global hub di Kabupaten Lombok Utara (KLU) pupus. Apalagi, epicentrum gempa ini berada di lokasi rencana pembangunan global hub, sehingga sejumlah investor yang sebelumnya siap berinvestasi harus menarik diri dari rencana investasinya.
Namun, ungkap Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., setelah Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) asa merealisasikan pembangunan global hub kembali muncul.
‘’Dari atas peta Indonesia ke bawah Pulau Lombok di dalamnya ada Selat Lombok naik ke Selat Makassar terus ke Asia Timur. Inilah dimaksud sebagai ALKI 2 (Alur Laut Kepulauan Indonesia) 2 ini dilintasi oleh kepentingan angkatan bersenjata dan lain sebagainya. Bahkan ketika Bapak Jokowi menyebutkan poros maritim di dunia, kami dari NTB menawarkan realisasi poros maritim dunia adalah ada bagian di utara Pulau Lombok,’’ ungkapnya saat memberikan sambutan pada penerimaan peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa 30 juli 2024.
Penjabat Gubernur NTB periode 2023-2024 ini menjelaskan, jika ada lahan sekitar 5.000 hektar yang dirancang dan didedikasikan sebagai global hub. Hal ini juga, terangnya, merupakan jawaban dari NTB atas obsesi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Dijelaskannya, bila nanti ALKI 1, yakni Selat Sunda sampai Selat Malaka suatu saat terjadi stagnasi. Dalam hal ini, kapal-kapal perdagangan laut internasional zonasinya semakin besar dan jumlahnya semakin banyak, maka akan terjadi kemacetan lalu lintas perdagangan laut internasional. Ketika kondisi itu terjadi, ungkapnya, maka solusi dan alternatifnya adalah Indonesia harus menyiapkan ALKI 2 ini sebagai jalur perdagangan laut internasional di masa yang akan datang.
‘’Dan Lombok Utara menjadi tempat yang strategis. Ada tiga core bisnis yang coba kami usulkan untuk global hub. Satu adalah kilang minyak, yang kedua international port dan yang ketiga adalah kota baru,’’ terangnya.
Khusus untuk kilang minyak, lanjutnya, dari penjelasan dari ahli perminyakan Indonesia Dr. Kurtubi (mantan anggota DPR RI Dapil NTB), tidak setuju keberadaan kilang minyak dipusatkan di Kalimantan, karena keberadaannya mengolah minyak mentah. Sementara saat ini minyak mentah Indonesia diimpor dari Timur Tengah dan ketika melakukan impor dari Timur Tengah masuk ke Indonesia melewati jalur ALKI 2, kemudian masuk ke Kalimantan dan dilakukan proses di Kalimantan, setelah itu didistribusikan lagi ke Indonesia Timur.
Untuk itu, terangnya, dari asumsi Kurtubi, maka penting dibangun kilang minyak di tempat lain, sehingga dalam proses distribusi menjadi lebih murah. Tidak hanya itu, dari sisi pertimbangan pertahanan di masa mendatang, ketika terjadi konfrontasi dengan negara tertentu, melakukan penyerangan terhadap kilang minyak tersebut akan berpengaruh terhadap stok bahan bakar minyak di Indonesia.
Atas dasar ini, ketika pemerintah pusat membangun IKN di Pulau Kalimantan, maka NTB harus mendapatkan manfaat dari keberadaan IKN ini. ‘’Kami harus mendapatkan kemanfaatan dan menjadi ibarat andai tol laut, maka kami tol laut di ujung selatannya ada yang jaga, di utara kami jaga di selatan dan ini oleh militer pun sudah diantisipasi,’’ terangnya, seraya menambahkan organisasi TNI Angkatan Laut, baik dari sisi fasilitas dan kelembagaan juga akan berubah.
‘’Karena posisi strategis ini untuk ke depan menjadi gerbang perdagangan laut internasional. Jadi kami harus memanfaatkan momentum posisi strategis IKN dengan NTB seperti ini, sehingga mudah-mudahan manakala obsesi global hub saat ini terwujud untuk mendukung IKN, maka NTB ini bisa jadi Singapura kedua bagi Indonesia di masa yang akan datang,’’ tambahnya. (ham)
