Giri Menang (Suara NTB) – Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Lombok Barat (Lobar) menjadi atensi serius Penjabat (Pj) Gubernur NTB, H. Hassanudin. Pada saat Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Anak (Siswa Kelas XI jenjang SMA/SMK dan Siswa SLB di kabupaten/kota se-Pulau Lombok, bertempat di SMKN 1 Lembar, Sabtu, 3 Agustus 2024 Pj Gubernur menekankan agar persoalan ini harus menjadi perhatian semua pihak.
Pj Gubernur menyampaikan, dari data yang ada korban kekerasan terhadap Anak di Lobar tahun 2023 meningkat sebanyak 96 anak, dibandingkan tahun 2022 sebanyak 79 anak.“Angka ini mengharuskan adanya peningkatan ikhtiar dan sinergi yang kuat untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Saya yakin konsep pengembangan pendidikan kita sebagai kunci membangun generasi penerus yang memiliki karakter sebagai investasi masa depan,”katanya.
Ditambahkan Pj Gubernur, kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap HAM tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun. Oleh karenanya, peran sekolah memiliki andil besar sebagai institusi pendidikan. “Sekolah bukanlah tempat menimba ilmu saja, melainkan anak-anak kita akan belajar nilai-nilai moral, etika dan kebaikan, “tandasnya
Ditambahkan Pj Gubernur, dengan kolaborasi sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri dalam menciptakan SDM yang siap menghadapi tantangan global diharapkan bisa menekan kasus semacam ini.
“Saya yakin ke depan ini menghadapi bonus demografi, menyongsong Indonesia Emas 2045, membutuhkan SDM yang siap pakai dalam bekerja, karena banyaknya lulusan pendidikan. Tentunya lapangan pekerjaan menjadi terbatas,’’ katanya mengingatkan. Lebih lanjut dikatakan, dalam Rapat Kerja Kepala SMA/SMK/SLB dan Koordinator Tata Usaha se-Pulau Lombok itu, sebagai ajang bertukar informasi. Bagaimana merumuskan kebijakan langkah dan inovasi dalam memajukan pendidikan di NTB.
Peran kepala sekolah dan kepala tata usaha merupakan hal yang vital dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan mendukung pontensi siswa secara maksimal. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral yang sama. Setiap anak harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas inklusif dan berkelanjutan,’’pungkasnya.
Terpisah Pj Bupati Lobar H Ilham mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya mencegah kekerasan anak. Karena belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya yang terjadi di wilayahnya. Dimana pihaknya sudah memanggil beberapa pimpinan Ponpes yang tergabung di Forum Kerja Sama Pondok Pesantren (FKSPP). Termasuk pihaknya sudah rapat dengan MUI dan lembaga lainnya. Ilham mendorong semua pihak untuk mereorientasi managemen yang selama ini dijalankan, sehingga pengelolaan pondok bisa menjadi lebih baik. ‘’Dengan demikian, munculnya kekerasan yang terjadi sleamai ini tidak berulang terus,”harapnya. (her)
