Mataram (Suara NTB) – Tren pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Mataram hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kecenderungan pembayaran menumpuk mendekati jatuh tempo pada 31 September. Hal didominasi wajib pajak besar.
Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi pada Jumat, 9 Agustus 2024 menerangkan, progres capaian pajak bumi dan bangunan sampai tanggal 3 Agustus 2024 mencapai 34 persen atau Rp10,2 miliar dari target Rp30 miliar.
Rendahnya capaian ini karena pola pembayaran wajib pajak besar memasuki bulan September atau mendekati jatuh tempo pembayaran. “Polanya memang begitu mendekati jatuh tempo terutama WP besar ini,” terangnya.
Sehingga dimaksimalkan kata dia, pelayanan wajib pajak di lingkungan. Penerbitan surat keputusan (SK) walikota tentang penghapusan denda pajak cukup efektif. Tercatat dari pendapatan Rp760 juta selama tiga hari terdapat Rp204 juta merupakan pembayaran tunggakan PBB.
Kebijakan ini penting untuk memitigasi penumpukan piutang. “Sejak diterbitkan SK penghapusan denda tiga hari animo warga tinggi membayar pajak,” ujarnya.
Amrin mendorong masyarakat memanfaatkan kesempatan selama dua bulan untuk membayar pajak mereka supaya meringankan beban.
Mengenai penumpukan pembayaran mendekati jatuh tempo dinilai menjadi tren setiap tahunnya. Perusahaan swasta maupun pengusaha menunggu aliran dana, sehingga realisasi saat jatuh tempo mencapai 80-85 persen. “Makanya kita berharap kesempatan dua bulan itu dimaksimalkan,” pintanya.
Pasca jatuh tempo atau sisa waktu tiga bulan akan dimaksimalkan untuk penagihan ke wajib pajak. Pihaknya akan melihat WP bandel dan lain sebagainya, sehingga akan dilakukan penindakan berupa penempelan atau lain sebagainya.
Ia kembali mengimbau masyarakat manfaatkan dua bulan untuk melakukan pembayaran PBB agar terhindar denda. (cem)
