Mataram (suarantb.com) – Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar penyuluhan hukum serentak di 33 Kantor Wilayah pada 79 titik pelaksanaan kegiatan di seluruh Indonesia. Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024.
Penyuluhan Hukum Serentak ini mengangkat tema ‘Partisipasi Publik terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Hukum’. Kegiatan ini dilakukan secara simultan dimulai sejak hari ini Selasa, 13 Agustus 2024 hingga 16 Agustus 2024.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana membuka _(Kick Off)_ secara resmi kegiatan ini. Widodo Ekatjahjana mengatakan dalam sambutannya bahwa kepatuhan hukum didalam masyarakat masih sangat kurang dan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam masyarakat.
“Kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kesadaran masyarakat atas hukum dan penerapannya sehari-hari. Kepatuhan hukum tidak hanya ada di masyarakat, melainkan juga badan hukum dan badan publik (badan pemerintahan).” ungkap Kepala BPHN.
Widodo Ekatjahjana menambahkan bahwa, Rancangan Peraturan Presiden ini memuat tentang kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan kesadaran dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas literasi hukum dan indeks reformasi hukum.
Selain itu, Widodo Ekatjahjana juga menyampaikan bahwa BPHN memperluas akses partisipasi publik agar masyarakat dapat memberikan masukan dan pandangannya terhadap Rancangan Peraturan Presiden ini.
“Tujuan konsultasi publik melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan diskusi ini, agar masyarakat semakin berpartisipasi memberikan masukan-masukannya, memberikan pandangan-pandangannya, sehingga Rancangan Peraturan Presiden ini dapat menjadi lebih baik” tambah Widodo Ekatjahjana.
Kanwil Kemenkumham NTB, melalui Tim Penyuluh Hukum mengikuti _Kick Off_ penyuluhan hukum serentak secara virtual bertempat di Desa Darmaji, Lombok Tengah. Turut hadir mengikuti pembukaan penyuluhan ini, Kepala Desa Darmaji, Suhaidi beserta jajaran, mahasiswa KKP UIN Mataram dan mahasiswa KKN Institut Pendidikan Nusantara Global Lombok Tengah.
Sebelumnya, Menkumham, Yasonna H. Laoly menyampaikan pentingnya kesadaran dan kepastian hukum di masyarakat sebagai indikator kemajuan suatu negara, “Yang mana kesadaran dan kepastian hukum tersebut menjadi jalan dalam mewujudkan stabilitas hukum,” ungkap Yasonna.
Sementara itu, di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya Kemenkumham dalam menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat. (r/*)
Recent Comments