SEKDA NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menyayangkan kebijakan pelepasan hijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Putri saat pengukuhan Paskibraka Tingkat Nasional. Menurutnya, kebijakan itu sudah bisa menambah masalah di Tengah situasi yang sudah kondusif.
Yang jelas menyayangkan saja. Menambah masalah saja. Di antara banyak permasalahan, ini nambah lagi menu-menu masalah ini. Kedemen pade biur lantur (senangnya ribut). Yang kemarin, pakai jilbab dia baik tidak terganggu. Diamkan saja, ujarnya saat dikonfirmasi usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Aset Se-NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis, 15 Agustus 2024 .
Sementara anggota Paskibraka yang akan bertugas di Kantor Gubernur NTB pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu, 17 Agustus 2024 , mantan Penjabat Gubernur NTB ini menegaskan, jika pihaknya tetap memberi kebebasan pada anggota Paskibraka putri menggunakan jilbab.
Menurutnya, dalam hal ini semua pihak harus memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Mau pakai jilbab atau tidak, yang penting Merah Putih itu tetap berkibar dengan gagah, tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) NTB M. Syaiful Rahman, S.H. PPI NTB, ujarnya, mengecam keras tindakan pelepasan hijab atau jilbab yang terjadi pada acara pengukuhan Paskibraka putri Tingkat pusat 2024.
Kami menemukan adanya pelanggaran konstitusi dalam kegiatan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo tersebut. Dalam Pasal 29 UUD 1945, disebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya. Tindakan pelepasan hijab ini tidak mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Kamis, 15 Agustus 2024.
Menurutnya, hal ini sangat ironis, karena hal ini terjadi dalam program Paskibraka yang bertujuan menjadikan peserta sebagai duta Pancasila, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Bagaimana mungkin seseorang dapat menjadi duta Pancasila jika norma-norma Pancasila sendiri tidak dihayati?, tanyanya.
Tindakan ini, ujarnya, melukai cita-cita luhur para pendiri bangsa yang menginginkan keberagaman menjadi instrumen utama persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. PPI NTB menuntut BPIP bertanggung jawab atas insiden Ini.
Kami juga meminta Presiden RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Paskibraka 2024 di tingkat pusat, harapnya. (ham)
