Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB adalah satu daerah dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar. Negara penempatan yang paling banyak adalah Malaysia, negara-negara Timur Tengah, dan sejumlah negara di Asia. Pemerintah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa diakses oleh PMI untuk mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi pekerja migran dan keluarganya di Indonesia.
Namun demikian dari semua jenis KUR atau kredit program di NTB, KUR skema PMI yang paling minim jumlah debiturnya yaitu hanya dua orang debitur hingga Juli 2024. Sementara kredit dengan skema yang lain seperti KUR skema kecil, mikro, Super Mikro dan Ultra Mikro, jumlah debiturnya sangat banyak.
Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, ada sejumlah faktor yang membuat KUR untuk PMI ini masih sangat sedikit. Yang pertama informasi soal program KUR PMI ini belum sampai ke mereka, biasa juga karena faktor informasi debitur dalam aplikasi SIKP tersebut yang belum optimal pemanfaatannya.
“Pemerintah mempunyai aplikasi SIKP, di mana seluruh calon debitur itu bisa dimasukkan di situ. Yang terjadi di NTB dan juga di provinsi yang lain, calon debitur hanya dimasukkan oleh bank. Sebenarnya Pemda juga punya data itu,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani kepada wartawan Rabu, 14 Agustus 2024.
Faktor lain yang membuat KUR TKI ini paling sedikit yang mengakses bisa jadi karena calon debitur belum layak untuk diberikan KUR. Karena perbankan memberlakukan persyaratan tertentu sebelum memberikan kucuran kredit ke calon dibitur.
Untuk diketahui, penyaluran kredit program termasuk KUR di NTB dari Januari – Juli 2024 sebesar Rp3,4 triliun dengan 81 ribu lebih debitur. Adapun jumlah debitur berdasarkan skema yaitu KUR Skema Kecil sebanyak 5.534, KUR Skema Kecil sebanyak 51.753 debitur, KUR Skema Super Mikro 7.213 debitur, penyaluran kredit dengan Skema Ultra Mikro sebanyak 16.706 debitur.
Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo mengatakan, penyaluran KUR ada yang langsung menyasar individu serta ada juga yang menyasar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Minimnya KUR PMI yang tersalur biasa jadi karena perbankan yang cukup berhati-hati atau karena faktor lainnya. Oleh karena itu OJK berencana akan melakukan koordinasi dengan BP3MI, BP2MI serta dengan para PMI untuk mencari titik temu terhadap persoalan ini.
“Kalau mereka legal, jelas, clear tentu bisa diberikan (KUR TKI) karena sudah ada programnya yiatu KUR PMI,” katanya.(ris)
