Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menerima secara simbolis sertifikat elektronik untuk lahan rencana terminal Alas dan tanah pecatu di wilayah Juru Mapin, Kamis, 15 Agustus 2024 di Mataram.
“Insyaa Allah aset berupa tanah ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” kata Haji Mo usai mengikuti rapat koordinasi pencegahan anti korupsi bersama KPK RI.
Ditambahkan Sekretariat Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo mengatakan, aset yang disertifikatkan tersebut merupakan aset milik pemerintah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya penataan dan pengamanan aset milik pemerintah.
“Jadi, sebenernya aset tersebut sudah kita usulkan untuk diterbitkan sertifikatnya oleh BPN setelah melalui proses pengukuran sebelumnya,” ucapnya.
Dia pun meyakinkan, bahwa tanah tersebut merupakan milik pemerintah sebagaimana tercatat dalam kartu inventaris aset daerah. Jadi upaya sertifikasi aset itu sebagai upaya pemerintah untuk mengamankan aset yang dimiliki.
“Sertifikasi aset ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat untuk melakukan sertifikasi sebagai bentuk pengamanan aset,” sebutnya.
Selain dua aset tersebut, pihaknya juga telah mengusulkan beberapa aset lainnya untuk dilakukan sertifikasi. Pihaknya pun berharap dalam waktu dekat aset tersebut bisa juga memiliki sertifikat hak pakai atas nama pemerintah.
“Kami berharap aset yang sebelumnya kita usulkan juga bisa segera diterbitkan sertifikat hak pakai pemerintah sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)
