KASUS pembakaran kamp yang diduga milik Warga Negara Asing (WNA) asal China di lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendapat atensi dari Pemprov NTB. Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Gubernur NTB, Jumat (16/8/2024).
Hadir pada kesempatan ini, Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Faroq, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Enen Saribanon, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi NTB, Parlindungan, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Danrem 162/WB, Brigjen TNI Agus Bhakti, Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, Penjabat Bupati Lobar H. Ilham, Sekda Lombok Tengah H. Lalu Firman Wijaya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Gede Putu Aryadi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri H. Ruslan Abdul Gani.
Pj Gubernur NTB, Hassanudin usai rapat menegaskan, jika semua pihak terkait harus menindaklanjuti fakta yang terjadi di lapangan dengan serius. Menurutnya, terhadap pihak yang tidak memiliki izin harus segera mengurus perizinan, sehingga sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
Dalam hal ini, tambahnya, setiap pihak harus menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Terutama dalam menyikapi kasus pembakaran kamp tambang ilegal dan dugaan aktivitas penambangan emas oleh WNA asal China di Sekotong harus ditangani secara hukum.
Bahkan, dalam rapat koordinasi ini Kapolda NTB telah diminta mengusut tuntas kasus pembakaran serta aktivitas penambangan ilegal tersebut. Menurutnya, setiap instansi memiliki tanggung jawab, seperti polisi, kejaksaan dan imigrasi memiliki peran masing-masing yang harus dijalankan sesuai mekanisme yang ada.
Tidak hanya itu, mantan Pj Gubernur Sumatera Utara ini sudah memerintahkan instansi terkait untuk menelusuri keberadaan 15 WNA asal China yang diduga terlibat dalam penambangan emas ilegal di Sekotong. Jika ada WNA yang terlibat agar segera dicari dan dipastikan asal-usul, cara masuk, serta kegiatan mereka selama di NTB.
Untuk itu, pihaknya menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap keberadaan orang asing untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Sementara Danrem 162/Wira Bhakti, Brigjen TNI Agus Bhakti, menjelaskan, jika TNI siap memberikan dukungan dalam menyelesaikan permasalahan di Sekotong. Pihaknya di TNI akan menyelaraskan data tentang jumlah dan keberadaan WNA di Lobar, karena setiap instansi akan menangani sesuai kewenangannya. ‘’TNI siap mendukung pelaksanaan tugas ini,” ujarnya. (ham) Â
