Mataram (Suara NTB) – Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan diskusi publik dengan tema kepemimpinan Perempuan: tinjauan dari Perspektif Austria- Indonesia. Diskusi itu berlokasi di Kafe Meathyme, Pagesangan Mataram, Minggu, 25 Agustus 2024. Peserta kegiatan adalah aktivis perempuan yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah NTB.
Kegiatan diskusi tersebut mengundang Renee Davidson sebagai pembicara tunggal, Renee Davidson yang merupakan seorang Jurnalis media di Australia, aktivis gender Internasional yang sangat pro Palestina. Selain itu, ia juga selaku Koordinator program Australia Award in Indonesia (AAI) khususnya di bidang isu Perempuan, gender dan anak di Australia.
Ketua PWNA, Miftahul Jannah, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa diskusi ini penting dilakukan dalam memperkaya perspektif perempuan terkait isu gender. Ia menyampaikan bahwa, diskriminasi bias gender di Indonesia berasal dari pola pendidikan dan asuh dari rumah, sehingga terpatri dan dinormalisasi dalam masyarakat. Akibatnya. Kebanyakan orang melihat prilaku diskriminasi berbasis gender bukanlah pelanggaran, malah dilihat sebagai suatu keniscayaan.
Ia melihat, perubahan tidak dapat dilakukan seperti membalikkan telapak tangan. Setidaknya butuh mendidik dua generasi untuk melihat perubahan. Oleh karena itu, celah paling mungkin yang dapat dimasuki yaitu melalui jalur pendidikan. “Kegiatan diskusi terbuka seperti ini perlu dimasifkan, agar membuka cakrawala para anggota tentang isu ini dari sudut pandang negara dan kultur yang berbeda,” ujarnya.
Renee Davidson menyampaikan, bahwa perempuan perlu maju di kancah kepemimpinan dan parlemen untuk menjamin pengawalan terhadap kebijakan yang dibuat menjamin terbentuknya perempuan yang tangguh dan berdaya.
Renee menyampaikan beberapa poin. Pertama, bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan sangat penting. Di antaranya untuk mengawal terbentuknya kebijakan yang pro terhadap kepentingan kesejahteraan perempuan. Ia mencontohkan, tahun 2010 perdana menteri perempuan pertama Australia adalah Julia Eileen. Saat kepemimpinannya, banyak tercipta kebijakan pro perempuan. Di antaranya, kebijakan hukuman berat terhadap pelaku pelecehan seksual, penurunan biaya penitipan anak, perpanjangan cuti melahirkan, dan lain-lain.
Kedua, Renee menyampaikan bahwa di Australia pun sebelumnya isu gender merupakan pembahasan yang krusial karena terjadinya diskriminasi di berbagai sektor. Namun, seiring masifnya gerakan berbagai aktivis dan NGO perempuan, serta reformasi dari pendatang Muslim, isu ini mendapat banyak perhatian sehingga lahirnya berbagai kebijakan yang pro gender.
Peserta pun sangat antusias selama kegiatan berlangsung. Pertanyaan yang banyak dilontarkan terkait bagaimana pemerintah Australia menghadapi isu kesetaraan gender serta pelaksanannya di ruang publik. Peserta menyampaikan mereka banyak mendapat masukan atau insight baru terkait bagaimana masyarakat Australia selama ini pun berjuang keras dalam menyuarakan isu-isu tersebut. (ron/*)
