Mataram (Suara NTB) – Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (BAN-PDM) NTB menemukan ada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang keaktifannya kurang optimal saat divisitasi asesor. Kondisi itu akan mempengaruhi kesimpulan akreditasi.
Ketua BAN-PDM NTB, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., pada Rabu, 4 September 2024 mengatakan, berdasarkan laporan dari asesor saat visitasi, ada beberapa PAUD atau tidak lebih dari lima lembaga, yang keaktifannya kurang optimal saat divisitasi asesor.
“Satuan PAUD yang tidak optimal, bisa berdampak pada banyak indikator instrumen yang tidak mampu dibuktikan oleh satuan PAUD tersebut saat divisitasi. Pada akhirnya berdampak pada kesimpulan akreditasi,” ujar Syamsul.
Kondisi satuan PAUD yang tidak optimal itu akan berpengaruh terhadap kinerja layanan pendidikan kepada peserta didik. Menurut Syamsul, akreditasi saat ini berbasis kinerja. “Oleh karena itu, tidak optimalnya layanan akan linear terhadap kinerja tersebut,” jelas Syamsul.
Sementara itu, pada awal bulan Agustus 2024 lalu sudah ada SK Penetapan hasil akreditasi bagi lembaga PAUD. Sebelumnya, BAN-PDM NTB menemukan 41 PAUD yang terdaftar sebagai sasaran akreditasi ternyata sudah tutup atau tidak aktif. BAN-PDM NTB kemudian mengusulkan pergantian sasaran akreditasi.
“Banyak juga lembaga yang aktif Dapodik tapi ternyata di lapangan kadang-kadang sekolah itu tidak ada, terutama di jenjang PAUD. Di jenjang sekolah/madrasah juga yang kelihatan kemarin itu, beberapa sekolah itu yang sekolahnya sudah tutup tapi sistemnya tetap aktif. Kita tidak mau kecolongan membiayai akreditasi tapi sekolah sudah tutup. Validasi ini menjadi penting sebelum visitasi. Kami melakukan filterisasi berlapis,” jelas Syamsul.
Sebagai informasi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) NTB dan BAN Pendidikan Anak Usia Dini- Pendidikan Non-Formal (PAUD PNF) NTB resmi digabung pada tahun 2024 ini. Kedua Lembaga itu digabung menjadi BAN PDM NTB.
Syamsul juga menekankan akreditasi bagian dari sistem mewujudkan mutu pendidikan. “Akreditasi itu sebagai penjaga, agar bahwa penyelenggara pendidikan itu tetap mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan akuntabilitasnya,” ujar Syamsul.
Pihaknya pun sebagai lembaga akreditasi memberikan perlindungan dan memastikan siswa terlindungi dari penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat bawah. Dengan begitu, lembaga pendidikan menyelenggarakan pendidikan sesuai standar yang ditetapkan. (ron)
