Mataram (Suara NTB) – Danrem 162/Wira Bhakti, Brigjen TNI Agus Bhakti memastikan pihaknya mendukung penuh proses pelaksanaan kontestasi Pilkada serentak 2024 di wilayah Provinsi NTB. Institusi TNI akan ikut memberikan pengamanan untuk melancarkan pelaksanaan Pilkada.
“Untuk keamanan, tentu kami juga melakukan berbagai upaya sesuai tugas dan fungsi kami. Intinya TNI siap ikut untuk mengawal Pilkada di NTB agar aman, kondusif sampai selesai,” ujar Agus Bhakti.
Langkah pengamanan yang akan dilakukan TNI lebih pada upaya pencegahan terhadap berbagai potensi konflik maupun gangguan keamanan. TNI akan mengoptimalkan fungsi deteksi dan pencegahan dini untuk setiap potensi konflik maupun ancaman gangguan keamanan yang terdeteksi di setiap wilayah.
“Anggota kita melaksanakan fungsi tersebut sampai bawah di seluruh wilayah. Agar tidak ada konflik yang dapat mengganggu stabilitas pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.
Selain itu Agus Bhakti juga memastikan jajaran TNI berkomitmen kuat untuk menjaga netralitas. Seluruh anggota TNI dilarang keras untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis pilkada.
“Netralitas TNI selalu kami jaga, kami juga membuka posko aduan pelanggaran netralitas, dan kalau ada anggota TNI yang diduga melanggar, kami akan proses dan tindak tegas,” jelas Agus.
Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 tingkat Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota se NTB. TNI akan terus membangun koordinasi dengan stakeholder lain. “Tentu saja koordinasi dengan Bawaslu, KPU dan stakeholder lain akan terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Ditempat yang sama Ketua Bawaslu NTB, Itratif menyampaikan mengenai kesiapan pengawasan dan berbagai potensi kerawanan pada tahapan Pilkada serentak 2024 di Provinsi NTB. Untuk meminimalisir potensi kerawanan tersebut, peran dari stakeholder termasuk TNI.
“Tahapan pilkada yang paling rawan itu pada masa kampanye dan pemungutan suara, baik dari segi keamanan maupun dari segi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Ini saja belum ada pasangan calon yang ditetapkan, namun Bawaslu di Kabupaten/Kota sudah memproses beberapa dugaan pelanggaran netralitas ASN, bahkan sudah ada yang diteruskan ke KASN,” ungkap Itratip.
Dukungan dari TNI dinilai Itratif sangat setrategis, tidak saja pada aspek pengamanan dari gangguan Kamtibmas. Tapi institusi TNI juga dapat membantu penyelenggara pemilu dalam hal memastikan semua warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya di Pilkada, terutama anggota TNI yang sudah purna tugas namun belum merubah status KTP menjadi sipil. (ndi).
