Giri Menang (Suara NTB) – Dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Barat (Lobar) yang diduga terlibat politik praktis diklarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Keduanya diduga mengkampanyekan Bakal Palson tertentu. Atas tindakan bersangkutan tengah dalam proses kajian, namun pihak Bawalsu nantinya merekomendasikan pemecatan secara tidak hormat.
“Masih dikaji, tapi rekomendasi kita pemecatan secara tidak hormat nanti,” tegas Ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami, kemarin. Rizal menegaskan dalam pantauannya beberapa oknum tersebut termasuk yang dilarang berpolitik praktis. Termasuk, dari video yang beredar bersangkutan terang-terangan menyatakan dukungannya pada salah satu pasangan bakal calon. Rizal mengaku setelah menelusuri lebih lanjut terkait dengan temuan-temuan tersebut. Pihaknya pun sudah mengklarifikasi bersangkutan.
Diakuinya, hingga saat ini, tak ada masyarakat Lobar mau melaporkan dugaan pelanggaran netralitas itu ke Bawaslu. “Karena tidak ada (masyarakat) yang mau melapor, kita (Bawaslu, Red) hanya dapat informasi saja. Dan itu akan kita jadikan informasi awal setelah kita lakukan penelusuran. Untuk dijadikan jalur temuan,” terangnya. Hal itu disebutnya sesuai Perbawaslu, yang bisa memproses suatu dugaan pelanggaran bisa datang dari laporan masyarakat, maupun berdasarkan temuan.
“Ini akan kita jadikan temuan, nanti ketika sudah kita lalukan penelusuran. Setelah itu kan, ada yang bisa jadi temuan, ada juga yang tidak. Dia bisa berhenti (prosesnya cukup) di situ,” jelasnya. Yang nantinya jika bisa diproses sebagai sebuah temuan, maka itu akan dijadikan rekomendasi oleh Bawaslu untuk pelaporan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 “Di Kabupaten Lombok Barat ini ada 4 (oknum ASN), yang sedang kami telusuri,” imbuhnya. Dari empat oknum tersebut, dua di antaranya telah diklarifikasi pihaknya. “Sudah dua orang (diklarifikasi),” tegasnya. Dua oknum ASN ini sebut Rizal, bertugas di OPD dan satunya lagi sebagai PLT Kepala Desa.
Rizal berharap, agar ini bisa menjadi komitmen bersama dengan Pemda Lobar untuk memberi atensi dan penegasan terkait netralitas para ASN dan pihak-pihak yang memang dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. “Semoga ini menjadi komitmen kita bersama untuk tidak pilih kasih, mau siapa pun, dan dari calon mana pun (akan ditindak jika melanggar),” tandas Ketua Bawaslu Lobar ini.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Lobar, Ilham mengakui sudah menerima laporan dari Bawaslu terkait adanya dugaan beberapa oknum aparatur sipil negara (ASN) yang disinyalir melanggar netralitas. “Bawaslu menyampaikan kepada kami (Pemda, Red) informasi sementara, laporan masyarakat. Baik langsung maupin melalui Medsos, bahwa ada dugaan ASN yang melanggar ketentuan (netralitas) yang ada,” beber Ilham.
Namun, Bawaslu diakuinya belum memberikan informasi detail termasuk nama terduga ASN tersebut. Karena masih ada proses-proses yang mesti dilalui Bawaslu, untuk menindaklanjuti informasi-informasi yang berkaitan dengan hal itu. “Karena memang meskipun kami (Pemda, Red) sudah mengeluarkan perintah, mengeluarkan edaran supaya ASN kita netral. Akan tetapi kita tidak bisa kontrol secara menyeluruh,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Bawaslu untuk memberikan informasi dan rambu-rambu, yang kira-kira justru malah berpotensi mengarah menjadi pelanggaran di kalangan ASN. “Kami rapat Forkopimda plus Bawaslu, meminta beliau (Ketua Bawaslu) untuk menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi warning untuk kita semua. Termasuk untuk saya, untuk Sekda, Kepala OPD dan semua jajaran kita ke bawah,” terangnya.
Ilham mengaku, pihaknya kini kembali mengingatkan kepada para ASN lingkup Pemda Lobar untuk lebih menahan diri dan tak perlu memamerkan dukungannya di media sosial. Terlebih berbagai pesan dan peringatan disebutnya telah diberikan dalam setiap kesempatan. “Saya juga ingatkan lagi kepada semua kepala OPD, semua Camat dan semua ASN kita (Pemda Lobar, Red). Untuk pandai-pandai menempatkan diri sebagai ASN,” pesannya.
Karena bagaimana pun, kata dia, jajaran Pemda Lobar memiliki tanggungjawab untuk menyukseskan Pilkada serentak di bulan November mendatang. Bersama-sama mengantisipasi potensi-potensi gesekan yang bisa saja terjadi. “Persoalan ASN kita punya pilihan, itu persoalan masing-masing yang tidak perlu diumbar dengan segala macam cara. Baik di Medsos dan sebagainya untuk menunjukkan dukungan, apalagi sampai menggunakan atribut-atribut ke-ASN-annya, baik yang melekat maupun tidak,” tandas Ilham. (her)
Recent Comments