Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 65 Anggota DPRD Provinsi NTB masa jabatan 2024-2029 mulai melaksanakan kegiatan Orientasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 – 21 September 2024 di Jakarta. Orientasi tersebut merupakan pembekalan bagi anggota DPRD NTB yang baru terkait dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Ketua sementara DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Ruapaeda menerangkan bahwa kegiatan Orientasi tersebut bertujuan agar anggota DPRD NTB periode 2024-2029 dapat memahami ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenangnga. Serta meningkatkan wawasan kebangsaan, meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD.
“Orientasi ini diberikan kepada anggota DPRD agar dalam dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat untuk lima tahun kedepan, untuk laksanakan dengan selurus-lurusnya, sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya,” ujar Isvie.
Isvie mengharapkan kepada rekan-rekan anggota DPRD NTB, agar mengikuti kegiatan orientasi dengan baik. Sebab kedepan telah menanti banyak tugas yang harus segera diselesaikan. Sehingga dengan orientasi ini, anggota DPRD NTB dapat menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh rakyat dengan sebaik-baiknya.
“Kita sadari bersama niat kita jadi anggota dewan untuk mengabdi kepada masyarakat. Tugas kita ke depan sangat kompleks, banyak pekerjaan rumah yang masih belum tuntas. Segenap anggota dewan harus benar-benar menjadi corong perjuangan rakyat,” kata politisi partai Golkar itu.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa kegiatan Orientasi berlangsung dengan durasi 30 jam pembelajaran sesuai dengan kurikulum Orientasi yang telah ditetapkan.
Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi memiliki posisi yang cukup vital dalam upaya mewujudkan sinergitas pembangunan nasional. Dimana Provinsi merupakan Wakil Pemerintah Pusat yang menjembatani Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Disitulah peran serta DPRD Provinsi bersama Gubernur, turut diaktualisasikan dalam mendukung terwujudnya sinergitas pembangunan antar kabupaten/kota tersebut
Diketahui pemilu Tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD Provinsi NTB yang terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan (knowledge) yang luas, kemampuan (skill) yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggungjawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku (attitude) yang baik.
Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun, perlu diingat bahwa pelaksanaanya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien, demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ekspektasi masyarakat terhadap saudara-saudara anggota DPRD sangat besar dan banyak disorot oleh masyarakat, hal itu menjadi tantangan dan sekaligus dijadikan sebagai penyemangat bekerja dalam mengemban amanah yang telah diberikan. Karenanya, saudara-saudara harus mempersiapkan diri baik secara mental maupun kompetensi dasarnya,” seru Mendagri. (ndi)
