Kekeringan semakin meluas, sebagai dampak dari memuncaknya musim kemarau yang diprediksi BMKG berlangsung akhir September hingga awal Oktober. Kekeringan tidak saja berdampak kepada kebutuhan sumber daya air, lebih dari itu, produksi pangan juga otomatis terganggu. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB jumlah warga yang terdampak kekeringan tahun 2024 ini sebanyak 140.079 KK dan 517.433 jiwa.
KEKERINGAN tidak hanya terjadi di bagian Selatan Pulau Lombok atau Pulau Sumbawa. Bagian utara Pulau Lombok, seperti Bayan hingga Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Begitu juga di bagian Selatan Lombok Timur (Lotim) yang dekat dengan Gunung Rinjani juga dihadapkan dengan persoalan air bersih atau air untuk mengairi tanaman.
Belum lagi di bagian Selatan Pulau Lombok, seperti Lombok Tengah (Loteng), Lombok Barat (Lobar), kecuali Kota Mataram selalu dihadapkan dengan masalah air bersih. Antisipasi terhadap persoalan kekeringan ini harus menjadi fokus perhatian pemerintah, baik provinsi dan kabupaten/kota dalam mengatasi masalah kekeringan ini.
Jangan sampai masalah kekeringan ini berdampak terhadap ketersediaan bahan pokok, seperti beras dan kebutuhan palawija lainnya. Pemprov NTB telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak Juli 2024. Jika melihat status kabupaten/kota di NTB, hingga 20 September 2024 terdapat tujuh kabupaten/kota sudah menetapkan siaga darurat kekeringan serta tiga kabupaten telah menetapkan tanggap darurat 2024.
Meski demikian, pemerintah lebih mengedepankan penyaluran air bersih pada masyarakat untuk keperluan sehari-hari daripada mengairi tanaman atau areal yang dilanda kekeringan.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ir. Ahmadi, SP-1., mengatakan, dari hasil monitoring di Provinsi NTB terdapat potensi terdampak bencana kekeringan sementara di 73 kecamatan, 276 desa. Adapun jumlah warga yang terdampak kekeringan tahun 2024 ini sebanyak 140.079 KK dan 517.433 jiwa.
Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, sembilan kabupaten/kota di NTB rutin terdampak kekeringan, kecuali di Kota Mataram. Jika dilihat lebih terperinci, jumlah kecamatan dan desa yang terdampak kekeringan fluktuatif setiap tahun. Begitu pula dengan jumlah KK dan jiwa yang terdampak jumlahnya berbeda-beda tiap tahun.
Tahun 2023 kemarin sebanyak 331 desa terdampak kekeringan, tahun 2022 sebanyak 296 desa terdampak kekeringan dan di tahun 2021 lalu sebanyak 298 desa yang terdampak. Namun yang cukup banyak desa mengalami kekeringan di tahun 2020 yaitu sebanyak 370 desa.
“Kekeringan menjadi salah satu dari beberapa potensi bencana di NTB seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrem, karhutla dan lainnya,” kata Ahmadi kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.
Untuk menanggulangi kasus kekeringan di wilayah NTB pihak BPBD NTB, BPBD Kabupaten/Kota di NTB bersama stakeholder terus melakukan distribusi air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Khusus dari BPBD Provinsi NTB, sebanyak 100 tangki air bersih sudah didistribusikan dari rencana distribusi sebanyak 700 tangki.
Untuk diketahui, di periode 1 Januari hingga 20 September 2024, bencana di NTB sebanyak 82 kejadian. Dari jumlah tersebut, bencana yang paling banyak terjadi yaitu banjir/banjir bandang sebanyak 26 kejadian, kemudian cuaca ekstrem/angin puting beliung 28 kajdian, tanah longsor sebanyak tujuh kajadian, gempa bumi dua kejadian, kekeringan sembilan kejadian di kabupaten/kota terdampak, kebakaran hutan dan lahan enam kejadian, serta banjir rob empat kejadian.
Di sisi lain, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB tetap konsisten mendistribusikan air bersih ke pelosok-pelosok desa yang membutuhkan air di musim kemarau ini. Selama bulan September 2024 saja, Dinsos NTB mendistribusikan sebanyak 255 ribu liter bersih.
Kepala Dinsos NTB Dr. H.Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., mengatakan, selama bulan September ini, air didistribusikan ke sejumlah wilayah di NTB. Misalnya ke Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Lombok Timur terutama di Dusun Toroh, Toroh Selatan, Kampung Tengah, dan Kampung Baru.
Kemudian air bersih juga didistribusikan ke Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan dan Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suwela. Jika melihat data distribusi air bersih di bulan sebelumnya yaitu di Agustus, pengantaran air bersih dilakukan di sejumlah desa yang sangat membutuhkan air seperti Desa Giri Sasak dan Kuripan Selatan Kabupaten Lombok Barat, Desa Jeropuri, Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah, Desa Wakan dan Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru, Desa Medana dan Gumantar Kabupaten Lombok Utara, Desa Selaparang Kecamatan Suela Lombok Timur serta Desa Bilalando Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah.
Dari 255 ribu liter air bersih yang sudah didistribusikan bulan September ini, masyarakat penerima manfaat sebanyak 3.047 KK dan 10.564 jiwa yang tersebar di enam dusun, enam desa dan dua kecamatan.
Doktor Aka mengatakan pihaknya secara rutin melakukan kegiatan distribusi air bersih dengan tujuan agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk minum, memasak, mencuci, mandi dan lain sebagainya. Distribusi dilakukan ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana kekeringan di tahun 2024 ini.
“Distribusi air bersih merupakan kegiatan penting yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” kata Dr. Aka akhir pekan kemarin.
Mulai Bulan September ini kata Dr. Aka, Dinsos NTB tak hanya melakukan distribusi air bersih berdasarkan permintaan warga, namun tim dinas sudah membuat jadwal pendistribusian ke wilayah-wilayah yang terdampak musim kemarau secara bergiliran.
Ia mengaku tetap optimis bisa memenuhi permintaan masyarakat karena distribusi air bersih ini bukan hanya tugas dari Dinsos saja. Namun ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB serta lembaga lain seperti PMI, LAZ Dasi NTB serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pendistribusian air bersih ini.
“Nanti permintaan masyarakat itu akan sampai pada awal Februari 2025. Meskipun musim hujan sudah turun, tetap dilakukan distribusi, karena meski hujan turun belum tentu sudah ada air,” katanya.
Ia menambahkan, armada pengangkut air bersih yang dimiliki Dinsos NTB sebanyak empat unit mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 5000 liter. Seluruh mobil ini ada di gudang Dinsos NTB. Sebenarnya ada satu mobil tangki lagi yang dimiliki oleh Dinsos NTB, namun ditempatkan di Dinsos Kabupaten Dompu untuk bisa membantu pelayanan di kabupaten tersebut, karena Dinsos Dompu tidak memiliki mobil tangki.
Begitu juga di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KLU, H. M. Zaldy Rahadian, S.T., menyampaikan jika musim kemarau tahun ini dirasakan cukup ekstrem oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari permintaan akan air bersih berdatangan dari warga di 5 kecamatan ke pemerintah daerah.
“Permintaan air setiap hari terus masuk. Kita tetap berupaya maksimal melayani menggunakan armada yang ada, meskipun terbatas,” ujarnya.
Ia menjelaskan pelayanan air bersih dilakukan menggunakan armada yang ada. Saat ini, BPBD memiliki dua unit mobil tangki yang masih beroperasi.
BPBD membutuhkan minimal dua unit armada tambahan. Armada tambahan ke depan akan sangat membantu kelancaran proses distribusi maupun volume penyaluran harian. Saat ini, mobil tangki air milik BPBD memiliki kapasitas masing-masing 5.000 liter. Jika BPBD memiliki tambahan dua unit mobil tangki lagi, diperkirakan 20.000 liter atau bahkan lebih jika volume ditambah.
“Idealnya, penambahan armada sangat diperlukan jika ingin pelayanan maksimal. Namun, kami juga memahami kondisi keuangan daerah, sehingga kami tetap menjalankan tugas dengan armada yang ada,” ucap Zaldy.
Sebagai langkah antisipatif mengatasi kekurangan armada, BPBD tidak jarang berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas Sosial, PDAM, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) KLU. Dalam situasi mendesak, mobil tangki milik OPD lain turut dimanfaatkan untuk membantu distribusi air bersih ke masyarakat.
“Biasanya, jika permintaan sangat tinggi, kami bekerja sama dengan OPD lain agar mobil tangki mereka juga dapat digunakan untuk menyuplai air bersih,” tambah Zaldy.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Utara mengenai penetapan status siaga darurat bencana kekeringan di KLU tahun 2024, BPBD telah menetapkan 48 titik lokasi kekeringan yang perlu diintervensi. Namun jumlah ini bertambah seiring kondisi di lapangan. Di mana titik-titik yang mulanya dianggap tidak rawan, justru mengalami kekurangan air bersih.
Ia mencontohkan, salah satu wilayah di Desa Menggala, tahun sebelumnya tidak masuk dalam daftar titik lokasi kekeringan. Namun tahun ini menjadi salah satu wilayah yang terdampak dan rutin meminta asupan air bersih. “Jumlah titik kekeringan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya, Kecamatan Pemenang yang pada tahun lalu tidak banyak mengalami kekeringan, tahun ini justru mengalami peningkatan jumlah dusun yang terdampak,” ujarnya. (ris/ari)
