Mataram (suarantb.com) – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah banyak menyederhanakan kebijakan pupuk bersubsidi hingga meningkatkan alokasi subsidi pada tahun anggaran 2024, agar petani memaksimalkan serapan.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan bahwa penyederhanaan kebijakan pupuk bersubsidi ini dilakukan untuk memudahkan petani nasional menebus pupuk bersubsidi demi terwujudnya ketahanan pangan nasional.
“Sudah banyak sekali (penyederhanaan kebijakan pupuk bersubsidi dari Pemerintah, Red). Volume (pupuk bersubsidi Red) ditambah, penebusannya dipermudah, kemudian digitalisasi juga sudah kita lakukan,” ujar Rahmad dalam kegiatan “Rembuk Tani” saat ke Sembalun, Sabtu, 28 September 2024.
Tahun ini Pemerintah menambah volume pupuk bersubsidi dari alokasi awal tahun 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Diharapkan penambahan alokasi ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
“Diputuskan oleh Pemerintah yang paling benar itu (alokasi pupuk bersubsidi, Red) sesuai dengan luasan lahan. Kalau luas lahan itu butuhnya segitu, ya makanya 9,5 juta ton ini insya Allah akan terus dijaga di situ,” ujar Rahmad.
Dari penambahan volume alokasi subsidi pupuk tersebut, Rahmad menyebutkan bahwa Pemerintah memasukkan kembali pupuk organik sekitar 500.000 ton dalam skema subsidi. Kebijakan untuk menciptakan pertanian berkelanjutan di tanah air.
“Organik dimunculkan kembali. Kenapa organik penting? Karena kita sedang mau menggenjot produktivitas. Kalau menggenjot produktivitas, organiknya hilang. Ya paling bisa dikejar 2 hingga 3 tahun, setelah itu akan terjun bebas,” ungkapnya.
Namun demikian, Rahmad menegaskan bahwa penambahan alokasi pupuk bersubsidi harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan. Karena itu di bulan Februari, Pupuk Indonesia mengambil inisiatif untuk digitalisasi kios-kios.
” Petani terdaftar dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi cukup dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) saat datang ke kios,” jelasnya.
Penyederhanaan yang dilakukan Pemerintah berikutnya adalah updating data e-RDKK setiap empat bulan sekali setiap tahun. Melalui kebijakan ini, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada tahapan evaluasi di tahun berjalan.
Hingga per tanggal 25 September 2024 realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional di angka 51,8 persen, atau 4,94 juta ton dari alokasi 2024 sebesar 9,55 juta ton.
Adapun stok pupuk bersubsidi per 25 September 2024 di NTB untuk jenis Urea 31.383 ton atau 620 persen dari stok minimum yang diatur Pemerintah, kemudian 19.493 ton (520 persen), NPK Kakao 66,35 (102 persen) dan pupuk organik 1.220 ton (203 persen).
Untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, yaitu 34 distributor, 32 Gudang, 1.603 kios, dan 20 petugas lapang yang memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan dengan tepat.
“Dengan mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.(bul)
