Mataram (Suara NTB) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin mengaku siap menjalani evaluasi tiga bulanan jabatan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu, 2 Oktober 2024 hari ini. Kesiapan menjalani evaluasi jabatan tiga bulanan sebagai Pj Gubernur ini disampaikan usai menjadi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, Selasa 1 oktober 2024
Didampingi Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mantan Pj Gubernur Sumatera Utara ini, berterimakasih atas dukungan semua pihak dalam menjalankan tugasnya sebagai Pj Gubernur NTB. Atas kerja sama ini, semua program dan rencana pembangunan berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
Dirinya bersyukur, selama memimpin NTB dan didukung pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi yang sebelumnya menjabat Pj Gubernur NTB, angka pembangunan sudah cukup baik.
Tidak hanya itu, tambahnya, tingkat kemiskinan di daerah ini menurun, inflasi terkendali, stunting menurun, inovasi-inovasi OPD dan ASN dalam melaksanakan program luar biasa.
‘’Yang paling terakhir kita sudah diresmikan smelter, hilirisasi tembaga pertama di Indonesia. Kemarin MotoGP berlangsung dengan sukses dan sangat luar biasa, NTB, Lombok Mendunia,’’ ujarnya.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda NTB Ir. H. Lalu Hamdi, M.Si., menambahkan, evaluasi 3 bulanan Pj Gubernur Hassanudin oleh Kemendagri akan dilaksanakan di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Rabu, 2 Oktober 2024 ini.
Menurutnya, bahan-bahan sudah disiapkan dan tanggal 26 September sudah dilakukan asistensi oleh Tim Evaluator Kemendagri. Pihaknya juga sudah melakukan penyesuaian sedikit-sedikit data bahan evaluasi dan sudah dijilid dan dikirim ke Tim Evaluator di Jakarta.
Lalu Hamdi menegaskan, jika materi evaluasi sama dengan sebelumnya di bidang pemerintahan, sosial dan kemasyarakatan yang sesuai dengan 106 indikator dan 10 poin yang akan disampaikan Pj Gubernur di hadapan tim evaluator.
“10 poin ini ada pengendalian inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, BUMD, penganggaran, program unggulan, pengangguran, kesehatan, pelayanan publik dan investasi,” tambahnya.
Sementara terkait rincian data hasil evaluasi per poin akan disampaikan saat asistensi. Selain itu, dalam melengkapi data-data asistensi, Pj Gubernur akan didampingi sejumlah pimpinan OPD, seperti Kepala Bappeda, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda NTB dan sejumlah pimpinan OPD lainnya. (ham)
