Mataram (Suara NTB) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menegaskan kesiapannya mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pj Gubernur jika sudah ditetapkan oleh partai politik (parpol) sebagai salah bakal calon kepala daerah. Posisi dirinya sekarang ini masih tetap sebagai Pj Gubernur NTB dan ASN, karena belum diusung oleh parpol untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah.
Kehadirannya menghadiri pertemuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta, Sabtu, 6 April 2024 lalu hanya memenuhi undangan sebagai non kader. Lalu Gita menegaskan, dirinya siap mundur sebagai Pj Gubernur NTB dan ASN, jika DPP Partai Golkar akan mengusungnya maju pada Pilkada NTB November 2024 mendatang.
“Ketika proses akhirnya ada deal, misalnya saya terusung jadi Cagub, maka konsekuensi logisnya saya harus mundur dan pasti saya mundur,” katanya saat dikonfirmasi di Mataram, Selasa 9 April 2024.
Menurutnya, berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pj Gubernur, Pj Bupati/Walikota diperbolehkan maju sebagai calon kepala daerah definitif dengan catatan melepas jabatan Pj-nya. Namun terkait regulasi mekanisme pengunduran sebagai Pj Gubernur tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Kemendagri.
Diakuinya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan dalam rapat pekan lalu, jika Pj kepala daerah bisa melanjutkan ikhtiarnya menjadi kepala daerah definitif. Namun, saat mendaftar murni sebagai bakal calon kepala daerah, bukan sebagai Pj. ‘’Mekanisme pengunduran diri sedang diatur Kemendagri,” terangnya.
Ditegaskannya, dirinya memahami aturan yang sudah ditetapkan sebagai Pj Gubernur yang ingin berpolitik. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan politik dan menyangkut posisinya dengan jabatannya sebagai Pj Gubernur, maka dirinya harus mematuhi aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Diundang Golkar
Sementara itu, terkait hadirnya Lalu Gita di Jakarta, ia mengakui telah menghadiri undangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Sabtu, 6 April 2024 lalu.
Terkait baju yang dipergunakan saat menghadiri DPP Partai Golkar itu sama dengan warna Partai Golkar, Lalu Gita menegaskan, jika dirinya menghormati pihak yang mengundang. Bahkan, jika ada partai lain yang mengundangnya untuk hadir dari non kader, ia bersedia hadir dan menggunakan warna yang sama dengan partai tersebut.
Lalu Gita memahami kehadirannya di acara tersebut menimbulkan polemik dan beragam persepsi. Termasuk ada yang meminta dirinya mundur sebagai Pj Gubernur NTB atau sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB ini menganalogikan, seorang ASN yang berada di satu terminal untuk mudik ke kampung halaman.
Saat berada di terminal, ujarnya, disediakan bus berbagai macam warna atau identik dengan partai yang ada di Indonesia. Maka, ASN ini mau tidak mau harus memilih satu bus dengan warna tertentu yang disediakan sebagai kendaraan untuk kembali ke kampung halaman. Sama halnya dengan dirinya sekarang ini. Ketika ada undangan dari satu partai dan dari non kader, maka undangan itu harus dihadiri. Begitu juga, jika ada undangan dari partai lain, maka dirinya siap untuk hadir.
Pada kesempatan ini, Lalu Gita juga mengungkapkan, jika dalam waktu dekat ini, dirinya diundang oleh satu partai untuk hadir dari non kader. kesempatan ini, ujarnya, akan dimanfaatkan untuk hadir sebagaimana halnya dari Partai Golkar yang sudah mengundangnya. Meski demikian, Lalu Gita belum bersedia mengungkapkan partai politik bersangkutan.
Bantah Berpolitik Praktis
Mantan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB ini membantah jika kedatangannya memenuhi undangan Partai Golkar berpolitik praktis. Meski di satu sisi, tambahnya, isi pertemuan tersebut berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di seluruh Indonesia, termasuk di NTB.
Dalam hal ini, ujarnya, diberitahukan kepada kader yang berminat maju di Pilkada, jika ada Standard Operating Procedure (SOP) yang harus dilewati, yakni survei. Dirinya akan disurvei oleh satu lembaga survei yang sudah ditunjuk DPP Partai Golkar Bersama Ketua DPD Partai Golkar NTB sekaligus Walikota Mataram H Mohan Roliskana, mantan Bupati Lombok Tengah H Suhaili FT, dan Bupati Kabupaten Bima Indah Damayanti Putri.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut dia tidak menerima Surat Keputusan (SK) penetapan dirinya sebagai calon gubernur (Cagub). Dirinya ingin menjelaskan, jika saat itu tidak sedang mengurus Kartu Tanda Anggota (KTA).(ham)
