Jumlah Formasi PPPK hanya 130, Dikbud Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Punya Kebijakan Baru

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan menerima 360 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ini. Dari jumlah 360 ini terbagi pada Jabatan Fungsional Guru sebanyak 130 formasi, Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 55 formasi dan Jabatan Fungsional Teknis Lainnnya dan Jabatan Pelaksana sebanyak 175 formasi.

Melihat minimnya formasi untuk tenaga guru yang diperuntukkan bagi 130 orang, maka jumlah tenaga honorer guru yang masih tersisa masih banyak. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIkbud) Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, MPd., masih ada 2.000 lebih tenaga honorer guru yang masih tersisa. ‘’Itu yang dari tenaga honorer. Belum lagi yang baru-baru ini lulus dan belum masuk dapodik,’’ ujarnya pada wartawan di Museum Negeri NTB, Senin, 7 Oktober 2024.

Aidy menegaskan, jika pada penerimaan PPPK tahun 2024 ini masih dalam proses tahapan dan diutamakan bagi tenaga Kategori 2 yang belum lulus dan masuk Prioritas 1 (P1) yang belum selesai pada masalah penempatan yang dulu tidak memenuhi standar tapi masa pengabdiannya cukup lama. ‘’Yang kedua juga diberikan kesempatan dan diutamakan kepada teman-teman yang sudah ada di dapodik. Berarti ini, makna dari bahwa didahulukan yang mengabdi. Kenapa harus yang ada di dapodik, karena lama di situ (mengabdi, red),’’ tegasnya.

Pihaknya berharap kebijakan penerimaan PPPK yang baru ini kekurangan guru di NTB tidak jadi masalah lagi di pemerintahan baru ke depan. Untuk itu, pihaknya akan mengumpulkan para pendidik dan stakeholder Pendidikan ini tidak ada alasan lain lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Disinggung mengenai nasib tenaga honorer yang tidak diakomodir pada penerimaan PPPK tahun ini, Aidy berharap setelah formasi ini masih ada formasi lainnya, karena penerimaan PPPK dilakukan bertahap.  ‘’Dan ini selalu bertahap ya kan. Target 1 juta guru sampai hari ini juga belum selesai. Yang kedua juga di pertemuan nasional itu selalu kami sampaikan, bahwa angka kelulusan perguruan tinggi untuk pendidikan itu cukup tinggi. Sarjana-sarjana pendidikan kita cukup tinggi, baik dari Kemenag maupun perguruan tinggi Kemendikbud juga cukup banyak,’’ terangnya.

Diakuinya, dalam rapat kerja terakhir dengan pemerintah pusat pada bulan September lalu, pihaknya menyampaikan, jika daerah masih dihadapkan masih kurangnya guru produktif SMK dan guru SLB.  Sementara yang banyak dicari sekarang ini pada formasi penerimaan PPPK tahun 2024 adalah guru normatif.

‘’Itu yang belum lulus mau diapain? Mudah-mudahan pemerintahan baru sudah punya atensi/strategi untuk bisa menampung mereka sudah tetap dengan kompetisi dan seleksi,’’ harapnya.

Untuk diketahui, pada penerimaan Jabatan Fungsional Guru,  meliputi pertama, pelamar prioritas  adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru periode sebelumnya.

Kedua, guru eks THK-II  adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Ketiga, guru gon-ASN  adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga Non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah atau guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar.

Dan ke empat, lulusan PPG merupakan adalah lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sementtara pelamar prioritas, guru eks THK-II, dan guru non-ASN hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. (ham)