Mataram (suarantb.com) – Tepatnya di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB pada Selasa, 15 Oktober 2024 , dilaksanakan kegiatan Sosialisasi, Penyerahan Prasasti Desa Sadar Hukum, Peresmian Sekolah Adat serta Balai Mediasi.
“Apresiasi setinggi-tingginya pada Kepala Desa dan seluruh warga Desa Badrain yang telah menjalankan amanahnya sebagai Desa Sadar Hukum. Dengan terbentuknya desa sadar hukum, diharapkan kemanan dan ketertiban terus terjaga,” ungkap Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan dalam giat ini pada para hadirin.
Selain penyerahan prasasti Desa Sadar Hukum secara simbolis , dalam giat yang bertajuk _Desa Sadar Hukum Begawe, Kumham Menyambut_ ini, Desa Badrain juga menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum ditengah masyarakat.
Bagaimana tidak, Desa Badrain juga melaksanakan peresmian Balai Mediasi dan Sekolah Adat yang nantinya akan menjadi ruang penyelesaian masalah bagi masyarakat dengan jalur perdamaian yang akan menambah citra positif Desa.
Sedangkan adanya sekolah adat juga akan menjaga tradisi/budaya yang juga berperan dalam peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan hadir didampingi oleh Kadiv Administrasi Muslim Alibar. Kadiv Pemasyarakatan Herman Sawiran, Kadiv Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, Kabid Hukum Puri Adriatik Chasanova, Kabag Program dan Humas Febri N Satriatama serta para fungsional penyuluh hukum.
Iwan Panji Dinata selaku anggota DPRD Provinsi NTB menyampaikan harapannya agar Desa Badrain dapat menjadi desa/kelurahan percontohan tak hanya di Lombok namun juga di NTB. Sejalan dengan hal tersebut, Romi Purwandi selaku Kepala Desa Badrain menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud keseriusan dalam menyambut program Kemenkumham.
Menkumham Supratman Andi Agtas juga memberikan apresiasi secara langsung melalui panggilan video. Dirinya berharap, kolaborasi yang baik akan terus berkelanjutan sehingga dapat terwujud kedamaian di tengah masyarakat.
Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkumham NTB dalam memberikan kinerja yang berdampak bagi masyarakat. Diharapkan kedepannya akan lebih banyak lagi desa/kelurahan di wilayah Provinsi NTB yang berkomitmen dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat. (r/*)
