JUMLAH kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu kedua bulan Oktober 2024 tercatat lebih banyak daripada yang mengalami kenaikan. Di Provinsi NTB sendiri angka IPH sebagai proxy inflasi tercatat sebesar 0,14 persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma usai mengikuti rakor pengendalian inflasi nasional yang digelar secara hybrid, Senin 14 oktober 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Dirjen Pembangunan Daerah, Restuardy Daud didampingi oleh narasumber dari Kementerian Lembaga terkait.
Ia mengatakan, ada sejumlah komoditas yang tercatat mengalami kenaikan pada minggu kedua bulan Oktober diantaranya bawang merah, minyak goreng, telur ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih.
“Dalam rakor tersebut Pak Dirjen menyoroti harga minyak goreng curah yang masih dijual di atas HET. Kemudian dari Bapanas juga menyoroti terkait dana dekon, di mana dana ini sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau,” ujar Wirajaya.
Untuk diketahui, tingkat inflasi nasional pada bulan September 2024 secara y-o-y masih terjaga dalam rentang target 2,5 ±1 persen yaitu di angka 1,84 persen, sedangkan inflasi Provinsi NTB sebesar 1,77 persen. Sementara inflasi secara y-to-d dari Januari sampai dengan September juga relatif terkendali di angka 0,74 persen, dengan komoditas penyumbang dari komponen inti dan administered price masing-masing sebesar 1,07 persen dan 0,13 persen.
“Sedangkan untuk penyumbang deflasi berasal dari komponen volatile foods atau harga-harga yang bergejolak” kata Wirajaya.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Putranto mengatakan, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH cenderung lebih banyak daripada daerah yang mengalami kenaikan IPH. Artinya potensi deflasi sampai dengan minggu kedua Oktober masih didominasi oleh perkembangan harga pangan.
Berdasarkan peta perkembangan IPH secara nasional, tak ada kabupaten/kota di NTB yang masuk dalam 10 besar daerah dengan kenaikan atau penurunan IPH tertinggi seperti pada ekspose pekan-pekan sebelumnya. Angka IPH yang moderat memang dibutuhkan untuk mengendalikan inflasi agar tetap terjaga.
“Meskipun terjadi kenaikan, namun upaya untuk menjaga income atau pendapatan dari sisi petani juga harus dijaga,” kata Windhiarso Putranto.(ris)
