PEMPROV NTB hingga saat ini pedoman pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program besar Prabowo – Gibran usai mereka secara resmi dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2024.
Sekda NTB H.Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan, terkait program makan bergizi gratis bersama enam program lainnya, pihaknya sudah memerintahkan kepada semua pimpinan OPD untuk berkoordinasi dengan Kementerian masing-masing guna mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan di lapangan.
Selanjutnya semua OPD diminta untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tujuh program 100 hari Presiden Prabowo di wilayah NTB.
“Kami telah meminta juga pimpinan OPD agar berkoordinasi dengan kabupaten/kota se NTB, sehingga data provinsi dan kabupaten/kota sama. Saya telah memberi waktu satu minggu kemarin, dan minggu depan kami akan presentasikan di depan Pj Gubernur,” kata Sekda kepada wartawan, Rabu 16 oktober 2024
Gita menambahkan, Pemprov NTB masih menunggu pedoman umum penyusunan APBD 2025 terkait dengan pembiayaan. Karena dalam pedoman umum tersebut sudah memperhatikan potensi dan kemampuan keuangan semua Pemda.
Pemprov NTB juga kata Sekda juga masih menunggu arahan pusat apakah anggaran Rp71 triliun untuk membiayai program makan siang bergizi secara nasional tersebut sudah termasuk sharing anggaran dari pemerintah daerah atau murni APBN.
“Nah kita masih menunggu, namun untuk kebutuhan tujuh program 100 hari pertama Prabowo itu kan sudah ada nominal anggaran. Namun apakah itu murni APBN ataukah itu bagian dari cost sharing. Itu yang saya minta semuanya untuk konsolidasi,” katanya.
Seperti diketahui, ada tujuh program 100 hari Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dengan total anggaran sebesar Rp121 triliun. Pertama yaitu program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah sebesar Rp1,8 triliun, program Penegasan Tuberkulosis (TBC) sebesar Rp8 triliun, program Renovasi sekolah Rp20 triliun, Sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun, serta program Lumbung pangan nasional, daerah dan desa sebesar Rp15 triliun.(ris)
H.Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/ist)
