YAYASAN Penabulu Selasa, 15 Oktober 2024 bersilaturahmi ke Redaksi Harian Suara NTB. Yayasan Penabulu yang dipimpin Nur Janah, diterima Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino.
Dalam silaturahmi itu, berlangsung diskusi cukup serius membahas sejumlah isu menarik. Mulai dari energi terbarukan, perempuan dan disabilitas. Nurjanah yang didampingi Pengurus GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) GET Working Group NTB, Ida Wahyudah, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Sri Sukarni  dan sejumlah pengurus lainnya menyampaikan sejumlah agenda mendesak yang menjadi program Yayasan Penabulu.
Pada kesempatan tersebut Yayasan Penabulu mengajak Suara NTB untuk membangun kerja sama dalam menyebarluaskan program dari yayasan ini. Karena menurut Nur Janah, peran dan keterlibatan media dalam penyebaran informasi sangatlah diperlukan dan penting.
Dalam diskusi yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu, Nur Janah dan tim Yayasan Penabulu membahas isu yang berkaitan dengan perempuan dan disabilitas. Terkait dengan isu energi terbarukan dan disabilitas, masyarakat terutama perempuan dan orang disabilitas, memiliki akses yang terbatas terhadap energi yang terjangkau dan dapat diandalkan.
Di Indonesia, sekitar 20 juta orang tidak memiliki akses listrik, banyak diantaranya berada di pulau-pulau terluar atau daerah terpencil, dimana masalah logistik dan penduduk jarang, membuat solusi berbasis jaringan menjadi sulit. ‘’Mayoritas orang yang tidak memiliki layanan energi modern tinggal di daerah pedesaan dan terpencil, termasuk di Nusa Tenggara Barat,’’ ujar Nurjanah.
Wilayah pulau yang sulit dijangkau oleh transportasi juga membuat beban kerja perempuan semakin berat. Meningkatkan waktu kerja karena harus mencari kayu bakar, serta menghilangkan peluang pengembangan ekonomi. ‘’Bagi perempuan dan orang dengan disabilitas, situasi ini menyebabkan peningkatan risiko keamanan dan keselamatan dalam mengakses kebutuhan hidup,’’ ujar Ketua HWDI NTB, Sri Sukarni menambahkan.
Selain itu, relasi kuasa yang tidak seimbang yang disebabkan oleh norma-norma sosial di masyarakat dan budaya patriarkhi turut membatasi peran perempuan dalam masyarakat, termasuk menyuarakan pendapat mereka tentang pilihan energi.
‘’Energi Baru Terbarukan menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan target NZE 2050,’’ ujar Hendriadi, anggota GEDSI GET Working Group NTB. Dorongan kuat untuk transisi energi di Indonesia, dimana komitmen dan kebijakan yang jelas untuk mendukung hal ini muncul dalam skala nasional. Pemerintah telah menetapkan kebijakan bauran energi di Indonesia untuk mendorong akselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050.
Transisi energi berkeadilan menekankan pada partisipasi semua pihak tanpa ada yang tertinggal. Merujuk pada National Determined Contribution (NDC) 2021 transisi energi berkeadilan harus menjamin partisipasi perempuan, kelompok rentan, masyarakat lokal maupun masyarakat adat mulai dari tahapan perencanaan hingga implementasi. (r)
