Mataram (Suara NTB) – Gelombang protes terus dilayangkan oleh 13 anggota DPRD Kota Mataram yang baru. Mereka protes lantaran tidak kebagian jatah Pokir (pokok pokok pikiran) di tahun 2025. Padahal mereka sudah dilantik pada tanggal 6 Agustus 2024. Pembahasan terkait Pokir ini sudah dilakukan secara marathon oleh Badan Anggaran DPRD Kota Mataram dalam beberapa hari, namun belum ada titik temu.
”Kami sudah dilantik pada tahun 2024, masak Pokir kami baru ada di tahun 2026,” kata salah seorang anggota dewan yang enggan disebutkan namanya. Sementara, lanjut dia, dewan sudah melaksanakan reses pada Bulan Oktober 2024. Setelah melaksanakan reses, tentu masyarakat menuntut apa yang menjadi aspirasi mereka untuk segera diwujudkan pada tahun berikutnya.
Sedangkan, merujuk dari aturan yang ada, anggota DPRD Kota Mataram periode 2024 – 2029 baru memiliki Pokir pada tahun 2026. Pasalnya, peng-inputan data Pokir sudah dilakukan pada Bulan Maret 2024, jauh sebelum mereka dilantik. Sehingga Pokir di tahun 2025, otomatis masih menjadi milik anggota dewan periode 2019 – 2024.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., menegaskan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota dewan adalah kewajiban. ‘’Reses ini kan intinya menyapa masyarakat. Kita kan sudah dilantik tanggal 6 Agustus, jadi masyarakat juga perlu disapa,’’ ucapnya.
Terkait keinginan 13 anggota dewan yang baru bagaimana agar mereka bisa menggantikan dewan yang tidak terpilih kembali, Malik mengatakan, dirinya selaku pimpinan dewan, tentu akan memfasilitasi hal itu kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). ‘’Cuman, dasar-dasar inikan kita sudah peng-inputan pada Bulan Maret. Dasar dari penginputan aspirasi ini, jadi dewan yang sebelumnya itu sudah melakukan penginputan sistem aspirasi pada Bulan Maret, tujuh hari setelah melaksanakan MPBM (Musyarawah Pembangunan Bermitra Masyarakat),’’ terangnya.
Penginputan itu menjadi dasar pagu dari kegiatan anggota dewan yang turun reses pada Bulan Februari lalu. ‘’Jadi saya sebagai pimpinan hanya memfasilitasi untuk bertemu Tim Ahli dari Universitas Mataram untuk mengkaji program prioritas dan kebijakan KUA PPAS. Setelah itu, kami juga akan fasilitasi dengan TAPD,’’ demikian Malik. (fit)
