KAMPANYE Paslon Najmul Akhyar – Kusmalahadi Syamsuri, tingkat dusun di Kecamatan Kayangan, berlangsung di Dusun Gumantar, Desa Gumantar, Selasa, 22 Oktober 2024. Pada kesempatan itu, Jurkam, Ardianto, SH., mengajak masyarakat setempat untuk berpikir mengapa harus memilih Najmul Akhyar sebagai pemimpin Lombok Utara untuk 5 tahun ke depan?
Ardianto menyatakan, jawabannya tidak lain karena banyaknya keinginan dan aspiriasi masyarakat yang menginginkan Najmul Akhyar sebagai Bupati. Hal itu pertegas dari dukungan Pengurus dan Pemimpin pada Partai-partai besar, seperti Gerindra, Demokrat, Golkar menjatuhkan pilihan kepada Najmul Akhyar dan Kusmalahadi.
“Keinginan dan harapan masyarakat di Tanjung, sebagian besar masyarakat di Gangga, di Pemenang, bahkan di Bayan, menginginkan Najmul Akhyar sebagai Bupati untuk Lombok Utara 5 tahun ke depan,” tegasnya.
Alasan dipilihnya Najmul oleh sebagian besar masyarakat, kata dia, tidak lepas dari pengalaman selama berkiprah di dunia politik. Najmul pernah menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Pada era kepemimpinannya pun, Najmul dihadapkan pada situasi yang belum pernah dialami oleh Bupati lain. Ini merujuk pada Gempa 2018 dan Covid 2019. Lepas dari periode 2 bencana itu, kondisi Lombok Utara saat ini membuktikan bahwa pembangunan Lombok Utara berjalan cukup baik, bahkan Lombok Utara keluar darah status Daerah Tertinggal.
“Tapi kalau bapak-bapak tanyakan kepada orang yang tidak suka, Lombok Utara disebut tidak ada kemajuan, Lombok Utara disebut sakit,” imbuhnya.
“Maka kemajuan yang ada sekarang harus dipertahankan bersama. Sebab untuk mempertahankan itu, (Calon Bupati) butuh kemampuan dan butuh pengalaman, tidak ada itu, kondisi dari sekarang ini bisa-bisa mundur,” tambahnya.
Menurut Politisi Demokrat ini, terdapat tiga kriteria pemimpin yang dibutuhkan Lombok Utara. Yaitu, pemimpin yang mempunyai kemauan. Pada kriteria ini, sudah tentu setiap orang akan menonjolkan kemauannya untuk menjadi Calon Pemimpin.
Namun demikian, kemauan tersebut harus ditunjang oleh kriteria kedua, yaitu Kemampuan. Kriteria ini ia nilai cukup berat dan tidak semua orang akan mampu memenuhinya.
“KLU butuh pemimpin yang mengerti kondisi masyarakat, sehingga calon yang kita pilih tidak hanya mau, tapi juga mampu. Itulah sebuah kecerdasan untuk menentukan pilihan,” cetusnya.
Merujuk pada ketiga pasang Calon yang ada saat ini, Ardianto menegaskan Paslon yang mempunyai syarat kemampuan sesungguhnya adalah Najmul Akhyar dan Kusmalahadi. Sebaliknya pada calon lain, ia nilai masih menonjolkan kemauan semata, dan belum teruji kemampuannya.
Perbandingan yang dikemukakan Ardianto, tersirat pada program yang disusun oleh Paslon lain. Misalnya, pemberian insentif kepada guru mengaji, marbot, dan tokoh masyarakat lain. Bagi Ardianto, program insentif kepada Guru Mengaji, Marbot sudah dilakukan oleh Najmul di era kepemimpinannya pada 2015-2020. Sebaliknya dengan calon lain, program serupa baru tersusun dan berupa angan-angannya yang hanya akan terlaksana jika terpilih. Di samping itu, Ia juga menyentil program paslon lain berupa insentif kepada tokoh masyarakat.
“Pemberian insentif kepada tokoh-tokoh masyarakat ini dari mana ilmunya. Kalau insentif Guru Ngaji, Marbot, itu sudah dilakukan, tapi kalau untuk tokoh-tokoh masyarakat, terlalu banyak. Itu bukti saking semangat dan saking maunya, sehingga membuat program yang tidak terkontrol.”
“Bahkan besok, (jika Najmul – Kus terpilih) honor tenaga kontrak, sesuai pertimbangan kemampuan keuangan daerah akan dikembalikan nominalnya (Rp 1.500.000/bulan) sesuai kebijakan belai saat memimpin dulu,” paarnya.
Atas dasar itulah, Ia mengajak masyarakat untuk mempertahankan kiprah kemimpinan daerah kepada Najmul dengan kriteria logis yang telah ia ungkapkan. Sebab Paslon maupun Tim Paslon Najmul – Kus tidak menjanjikan Rp 100 juta sampai Rp 300 juta per Dusun. Jika di antara Paslon dan Tim menjanjikan itu, iya meminta untuk tidak mempercayai Najmul – Kus dan Timnya. Tetapi jika itu dijanjikan calon lain, iya meminta agar program itu pertanyakan.
“Tolong ditanya, apakah Rp 100 juta sampai Rp 300 juta itu diberikan cash atau dalam bentuk program pembangunan? Kalau jawabannya itu uang pembangunan, sama halnya kita diajak mundur. Kenapa? Karena pemerintah sekarang dan sebelumnya, menganggarkan dana pembangunan itu sampai 400 jita bahkan 700 juta, sampai miliaran masuk ke dusun,,” tandasnya. (ari)
