Mataram (Suara NTB) – Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi NTB menyambut keputusan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming membentuk Kementerian khusus yang menangani UMKM. Pecahan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sebelumnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 mengumumkan terbentuknya Kabinet Merah Putih. Didalamnya, terdapat Kementerian UMKM. Menterinya Maman Abdurrahman.
Ketua Lombok Womenpreneur Club (LWC), Indah Purwanti menyampaikan selamat atas dibentuknya Kementerian UMKM RI. Menurut pengusaha mutiara ini, banyak program-program yang dibutuhkan UMKM jika pemerintah republik ini ingin menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.
Dengan adanya Kementerian UMKM ini, diharapkan pemerintah dapat fokus membangun UMKM. salah satu diantara harapan UMKM adalah dilakukannya pembinaan khusus UMKM sesuai kluster.
Yang terjadi selama ini, pembinaan kepada UMKM nyaris bersifat monoton, dan dilakukan tumpang tindih oleh antar instansi pemerintah.
“Tidak dilakukan pembinaan secara kluster. Misalnya, UMKM grade A adalah UMKM ekspor, program yang diberikan tidak jauh dari ekspor dan jaringan pasar. UMKM kelas B misalnya UMKM yang sudah tuntas standar dan kemasan produknya. Sesuaikan juga pembinaannya. Begitu juga UMKM kelas C atau UMKM pemula, treatment-nya harus khusus. Tidak asalah program untuk semua,” kata Indah di Mataram, Selasa, 22 Oktober 2024.
Selain itu, menurut Indah, perlu dipisahkan program pembinaan masing-masing OPD atau instansi terkait. Misalnya, untuk produksi dan pengolahan produk, dilakukan khusus oleh Dinas Koperasi. Untuk hasil produk, terkait pemasarannya ditangani khusus oleh Dinas Perdagangan. Dan seterusnya, sesuai kaiatan.
Indah Purwanti juga menyinggung keberadaan PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) sebagai unit pelaksana teknis yang memberikan jasa non-finansial bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah.
Contohnya PLUT KUMKM yang ada di Jalan Pemuda, Mataram terkesan tumpang tindih programnya dengan Bidang Perdagangan. Seharusnya, program utama membangun UMKM berdasarkan klusternya. Justru PLUT KUMKM fungsinya seperti Perdagangan, menjual produk UMKM.
“Banyak program kepada UMKM yang saling tumpang tindih. Jangan gedung dibangun bagus-bagus tapi tidak besar efeknya kepada UMKM,” jelas Indah.
Selain itu, Indah juga menyampaikan harapan UMKM, agar Kementerian UMKM RI ini nantinya dapat mewujudkan one produk one village atau satu desa satu produk. Misalnya, di Lombok ada Desa Sukarara sebagai penghasil tenun.
Desa-desa lainnya juga harus memiliki keunikan. Sehingga harapan pemerintah untuk satu desa satu produk seperti di Thailand, bisa diwujudkan.
“Kalau soal permodalan, pemerintah sudah menyiapkan KUR (kredit usaha rakyat) dengan bunga kecil. Ini bagus, dan pemerintah bisa meningkatkannya,” demikian Indah. (bul)
