Tanjung (Suara NTB) – Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) berupaya optimal untuk mencegah potensi politik uang pada Pilkada 2024 mendatang. Untuk itu, Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi proses demokrasi agar berjalan sehat dan adil.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas Dan Humas Bawaslu Lombok Utara, Ria Sukandi, saat menghadiri Deklarasi Damai yang digagas Hikmahbudhis Cabang Lombok Utara di Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung.
Andi menyatakan, Pilkada serentak merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan kepada paslon Bupati dan Wabup. Pasalnya, output hasil pemilihan diharapkan mampu memberi perubahan atas kebutuhan hajat hidup masyarakat banyak, baik pada akses pendidikan, layanan kesehatan, mauoun kesejahteraan.
“Pemilihan ini adalah milik masyarakat baik prosesnya hingga produk akhir yang kita sebut sebagai pemenang,” ujar Ria Sukandi.
Ia menyambung, Pilkada dilaksanakan berpedoman pada UU 10 tahun 2016, dimana di dalamnya juga mengatur sanksi bagi para pelanggar. Salah satu potensi yang riskan, adalah transaksi politik uang yang mengikat penerima dan pemberi uang atau barang pada Pilkada, juga masyarakat yang menggunakan hak pilih lebih dari dua kali.
Pihaknya tidak ingin kejadian memilukan pilkada 2020 terulang yaitu adanya masyarakat yang dipidana lantaran menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di Kecamatan Bayan. Sehingga melalui kesempatan ini, pihaknya mengajak elemen intelektual untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran.
“Kami ingatkan, bahanya politik uang sekaligus mengingatkan terkait pengaruh bahaya money politik lainnya yang berpotensi menggerus kesempatan bagi generasi masa depan yang ingin terjun ke kancah politik,” sambungnya.
“Maka politik uang ini kita anggap sebagai masalah bersama agar ekosistem demokrasi menjadi ruang yang fair di masa mendatang. Bagi yang memiliki kemampuan alias bukan bagi mereka yang punya uang,” ucapnya.
Ia menambahkan, pendidikan politik versi Bawaslu adalah menciptakan kekuatan partisan yang berpartisipasi dalam pengawasan, kolaborasi, kemitraan hingga pendampingan bagi pemilih pemula. Melakukan pencegahan atas potensi pelanggaran dan memicu kesadaran guna berani melaporkan oknum terhadap tindakan yang dilarang dalam pemilihan.
“Kami berterima kasih kepada sahabat mahasiswa Hikmahbudhis yang menyelenggarakan kegiatan ini, semoga pemilihan serentak perdana ini berjalan sesuai harapan regulasi,” tandasnya. (ari)
