Mataram (Suara NTB) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)) Bima Arya Sugiarto membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin, 4 November 2024 malam. Rakornas II Dukcapil dengan tema Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional digelar dalam Rangka Penguatan Dukcapil untuk Penerapan Beta Release Portal Administrasi Pemerintahan (PAP) dengan Nama Produk INA Gov Dalam Pelayanan Publik.
Hadir pada rakornas ini Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin, perwakilan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia yang jumlahnya lebih dari 1.066 peserta.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Dukcapil Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si., memberikan ucapan selamat atas dilantiknya Mendagri Prof. Muhammad Tito Karnavian, pada Kabinet Merah Putih periode 2024 2029. Begitu juga pada Wamendagri Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Rakornas 2 Dukcapil tahun 2024 di Mataram merupakan langkah strategis dalam menjabarkan 4 pilar Indonesia Emas 2045, termasuk turunan 8 agenda pembangunan dalam RPJMN 2024 – 2045. Selain itu, Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin keempat, yakni memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kesetaraan Gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
Pihaknya mengklaim, memasuki awal RPJM 2024-2045 penyelenggaraan administrasi kependudukan telah mencatat kemajuan yang sangat signifikan. Salah satunya dibuktikan dengan pemanfaatan data kependudukan nasional menjadi database dalam memantapkan tata kelola pemerintahan desentralisasi dan proses demokratisasi, selain perolehan hasil dan prestasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Sekarang ini, administrasi kependudukan yang wajib bertransformasi secara modern dan global dalam skala nasional maupun internasional dihadapkan dengan tantangan seperti kompetensi sumber daya aparat nasional yang belum terstruktur dan memenuhi standar. Selain itu, penguatan peran dan fungsi data kependudukan sebagai sumber data perencanaan pembangunan, sehingga ke depannya perlu komitmen bersama terkait masaah data kependudukan oleh internal Kemendagri, kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah dan kalangan pengguna data kependudukan lainnya. Terutama, dalam memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan dan alokasi anggaran bagi pemerintah daerah.
Untuk pencapaian ini perlu gerakan nasional peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan melalui tertib administrasi kependudukan. Termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, server dan storage jaringan komunikasi data dan cyber security. Begitu juga dengan ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN melalui amanat pasal 7A pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dan pemerintahan pusat memerlukan dukungan dari menteri dan pemerintah daerah.
‘’Dan hal ini mohon dukungan Bapak Menteri kiranya tidak bosan-bosannya berkenan membuka jalan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, sehingga skema anggaran DAK untuk administrasi kependudukan akan tersedia kembali,’’ ujarnya.
Sementara Pj Gubernur NTB Hassanudin dalam sambutannya memberikan apresiasi dengan diselenggarakan Rakornas II Dukcapil di NTB. Pihaknya berharap momen ini dapat menjadi tonggak/ momentum bagi pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
Sesuai dengan tema rakornas, ujarnya, sangat relevan dan sangat strategis dalam konteks pembangunan bangsa yang semakin maju. Seperti disampaikan Plh Dirjen Dukcapil, data kependudukan yang akurat bukan hanya sebagai kebutuhan, melainkan sebuah fondasi yang esensial untuk mendukung serta politik keberlanjutan pembangunan serta pelayanan publik yang berbasis teknologi.
Wamendagri Bima Arya Sugianto mengakui, masalah Dukcapil cukup ribet dan lumayan rumit. Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya kebersamaan dan sama-sama berkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten, masalah Dukcapil akan lebih baik ke depannya. Bima Arya mengingatkan, tren dunia yang mengarah kepada tata kelola pemerintahan yang serba digital. Menurutnya, tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah untuk beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik agar bisa semakin cepat, efisien.
‘’Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri berarti ketinggalan zaman. Pengambilan keputusan berangsur-angsur akan sangat mengandalkan AI (Artificial Inteligence). Kita bertanya AI jauh lebih cepat menjawab daripada Staf Ahli, Staf Khusus dan Litbang,’’ ujarnya mengingatkan.
Selain itu, ungkapnya, pemerintah tidak bisa menutup diri dari keterlibatan warga yang semakin massif, semakin aktif di berbagai macam platform. Artinya banyak yang harus diakselerasikan oleh pemerintah dan harus siap infrastruktur dan harus siap untuk tata kelola yang lebih lincah dan adaptif. ‘’Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tapi menyesuaikan, lincah, fleksibel dan adaptif. Kemudian selalu ada kebutuhan untuk inovasi,’’ tambahnya.
Acara diakhiri dengan penekanan tombol oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Pj Gubernur NTB Hassanudin dan Plh Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum sebagai tanda pembukaan Rakornas II Dukcapil 2024. (ham)
