Mataram (Suara NTB)-Bappeda Provinsi NTB bersama dengan SKALA NTB menggelar Lokakarya Pemetaan Data Pendukung Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah Provinsi NTB yang berlangsung di Hotel Prime Park Mataram, Selasa, 5 November 2024.
Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. H. Iswandi, S.Si mengatakan, lokakarya ini memiliki tujuan yaitu mengidentifikasi data pendukung pengukuran Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah serta Indikator Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD).
Kegiatan ini juga untuk memetakan OPD produsen data pendukung pengukuran Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah serta Indikator Sasaran Visi RPJPD/RPJPD, kata Iswandi.
Dalam pemaparannya, Iswandi juga menyampaikan terkait dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk enam bidang urusan serta 14 indikator di dalamnya. Daftar Data untuk indikator SPM sudah tuntas dilakukan pemebhasan.
Pemenuhan kelengkapan data masih menjadi hal utama, termasuk bagaimana data regsosek mendukung penerapan SPM di NTB. Adapun Target akhir ketersediaan data pada portal Satu Data NTB
Data dalam Portal Satu Data NTB berisi Indikator Utama Pembangunan (IUP) Indikator Kinerja Daerah, Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) serta Data Sektoral lainnya (pendukung Indikator Kinerja dan Indikator SPM).
Program SKALA NTB telah mulai dukungannya pada pengumpulan data untuk Indikator Utama Pembangunan dan Indikator Standar Pelayanan Minimal atau SPM, ujarnya.
Portal Satu Data NTB sendiri merupakan sistem data terbuka yang menyediakan data resmi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dihimpun dari berbagai Organisasi Perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya.
Di akhir pemaparannya, Iswandi menyatakan bahwa data Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan bagian dari data prioritas daerah yang wajib untuk dikumpulkan. Sehingga diperlukan identifikasi terhadap data pendukung Indikator Utama Pembangunan yang akan diintervensi pada level Perangkat Daerah.
Ia menyatakan, data-data yang diproduksi oleh perangkat daerah sebagai bentuk intervensi terhadap indikator dimaksud harus menjadi prioritas untuk diproduksi dan dikumpulkan dengan memperhatikan kualitas data.(ris)
