Giri Menang (Suara NTB) – Progres sejumlah proyek yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Lombok Barat (Lobar) masuk dalam kategori kritis. Menyusul deviasi negatif atau progres tidak mencapai target hingga di atas 10 persen. Anggaran sejumlah proyek ini pun terancam ditarik jika sampai akhir Desember proyek tersebut tak mampu diselesaikan.
Konsekuensinya, proyek tersebut bisa saja mangkrak atau dilanjutkan menggunakan APBD. Itupun Pemkab Lobar mesti berutang ke pihak ketiga dan dibayarkan pada APBD tahun 2025.
Kabag Pembangunan Setda Lobar Lalu Sudiana yang dikonfirmasi soal progres proyek mengatakan secara umum bagus. Hanya ada sekitar 4-5 proyek yang progresnya kritis. “Sekitar 4-5 proyek (kategori kritis) yang di Dikbud saja, yang di luar Dikbud sudah bagus,” katanya, Rabu, 6 November 2024.
Kebanyakan proyek yang kritis ini di Dinas Dikbud, yakni sekolah-sekolah seperti SD di wilayah Batulayar dan tempat lainnya. Proyek ini dikatakan kritis, karena progresnya deviasi negatif 10 persen. “10 persen telat sudah kritis itu, jadi harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Diakuinya, kendala yang dihadapi, secara umum persoalan eksternal atau non teknis seperti gangguan dari luar.
Karena itu, untuk langkah percepatan penanganan proyek tersebut, Penjabat (Pj) Bupati telah memanggil jajaran OPD, termasuk dirinya hadir pada pertemuan tersebut. Sesuai arahan Pj Bupati, OPD terkait diminta mempercepat penyelesaian proyek. “Pak bupati minta diselesaikan di internal, karena mereka (OPD) yang tahu persis,” jelasnya.
Proyek-proyek ini hampir semua didanai dari DAK, sehingga konsekuensi kalau tidak selesai tepat waktu, anggaran proyek tersebut akan ditarik pusat.
Disinggung mengenai batas waktu penyelesaian proyek DAK, menurutnya sebelum akhir Desember harus selesai, sedangkan proyek didanai dari DAU paling telat selesai pertengahan Desember. (her)
