Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa, memastikan pelaksanaan rencana pengadaan lahan dan pemukiman kembali (land acquisition and resettlement action plan (Larap) pembangunan Bendungan Kerekeh terus berjalan dan diharapkan tahun 2027 sudah mulai dibangun.
“Review desain bendungan ini minimal dibutuhkan dua tahun dan memori penyusunan yang sudah kita bahas sebelumnya bisa menjadi prioritas untuk dilanjutkan, ” kata Asisten II Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, kepada Suara NTB, Rabu, 6 November 2024.
Menurut Suharmaji, proses pembangunan Bendungan Kerekeh tersebut masih membutuhkan proses yang cukup panjang. Kendati demikian, pihaknya berharap di tahun 2027 bendungan tersebut sudah masuk proses pembangunan.
“Karena untuk desain Larapnya membutuhkan waktu dua tahun, kami berharap di tahun 2027 pembangunannya bisa terealisasi,” ucapnya.
Pemantapan desain perlu dillakukan, agar manfaat dari bendungan ini bisa makimal untuk memenuhi kebutuhan air irigasi masyarakat. Bahkan rencana yang diari bendungan ini mencapai 4. 500 hektar dengan intensitas tanamnya mencapai 250 persen.
“Bendungan ini dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku yang direncanakan sekitar 163 liter per detik,” jelasnya.
Sementara terkait pengadaan lahan lanjutnya, pihaknya sudah mengusulkan agar bisa dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I. Hal tersebut dilakukan karena anggaran yang dimiliki pemerintah daerah sangat terbatas.
“Jadi, tugas kita (Pemerintah) saat ini menyiapkan dokumen- dokumen pendukung yakni analisis dampak lingkungan yakni jalan menuju lokasi dan kondisi lahan yang menjadi tugas kita selama tahun 2025-2026,” tambahnya.
Berdasarkan hasil analisis lanjutnya, rencana pembangunan bendungan ini membutuhkan lahan sekitar 300,49 hektare. Rinciannya lahan pertanian sekitar 74 hektare, tegalan 125 Hektare dan kawasan hutan sekitar 141 hektare.
“Total luasan lahan terdampak pembangunan sudah kita data, kami juga masih menunggu review desain bendungan untuk proses lebih lanjut,” tukasnya. (ils)
