Mataram (Suara NTB) – Sejak dibukanya keran ekspor benih lobster satu pintu melalui Badan Layan Usaha (BLU) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Provinsi NTB sebagai daerah sumber benih tak kecipratan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ekstremnya, daerah hanya jadi penonton atas komersialisasi sumber daya alamnya, khususnya Benih Bening Lobster (BBL).
KKP telah membuka kembali keran ekspor BBL setelah kebijakan ini ditutup pada tahun 2021. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portnusspp.) yang mulai berlaku pada 21 Maret 2024.
Salah satu poin yang diatur dalam Permen KP terbaru ini yaitu, investor memperoleh BBL untuk kegiatan pembudidayaan dari BLU KKP yang membidangi perikanan budi daya yang telah menandatangani dokumen perjanjian dengan pemerintah Indonesia.
Sistem yang menjadi kebijakan KKP untuk tata kelola ekspor BBL jelas tidak memberi manfaat langsung kepada daerah. Sejak dibukanya keran ekspor BBL dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, sudah 1,5 juta benih lobster NTB yang terkirim.
Karena itu, NTB, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.,M.Si akan membangun fasilitas untuk pengelolaan BBL. Sehingga, nelayan pemilik BBL kedepan tidak lagi akan menjual BBLnya ke BLU KKP di Jakarta.
“Cukup jualnya di sini (NTB) tanpa harus jauh-jauh. NTB akan membangun fasilitasnya, gedung dan lahannya menggunakan asset Pemprov NTB. Operatornya nanti tetap BLU KKP,” katanya.
Menurut Muslim, dengan akan dibangunnya fasilitas ini, NTB hanya ingin mendapatkan sedikit retribusi dari tata kelola BBL.
“Dengan adanya fasilitas ini nantinya, kita hanya minta Rp1.000 per setiap ekor pengiriman benih lobster. Bayangkan, kalau dari yang 1,5 juta benih lobster yang sudah dikirim, mengendap Rp1000 per ekor, sudah Rp1,5 miliar masuk ke PAD. Kalau setahun, berapa besar PAD yang akan masuk ke daerah. Tapi kan sampai sekarang potensi itu los hanya ke pusat, kita hanya jadi penonton,” kata Muslim.
Menurutnya, hal ini sudah disampaikan kepada Pj. Gubernur, Mayjen. Hassanudin. Gayung bersambut, PJ. Gubernur NTB turut mendorong kemandirian daerah ini untuk mendapatkan sumber PAD dari pengelolaan BBL.
“Salah satu bentuk dukungan Pak Pj. Gubernur, menyetujui langsung anggaran untuk membangun fasilitas untuk pengelolaan BBL sebelum diekpsor. Tahun ini tender, pengerjaan dan pengoperasian tahun depan,” katanya.
Menurutnya, dukungan kebijakan dari Pj. Gubernur NTB ini menjadi bentuk kepekaan kepala daerah terhadap potensi sumber daya alamnya untuk dikelola semaksimal mungkun guna kepentingan masyarakat dan daerah.
“Pak Pj. Gubernur sangat faham, kalau daerah ini ingin kaya, sumber daya kelautan perikanan ini memiliki potensi kekayaan yang sangat besar. catatannya harus dikelola dan perlu kebijakan pendukung yang proporsional,” demikian Muslim. (bul)
