Mataram (Suara NTB) – Sampai dengan 30 September 2024, kinerja APBN lingkup Provinsi NTB tercatat on track dan dalam posisi yang tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Selain belanja untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, kebijakan fiskal tahun 2024 juga diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Maryono mengatakan, upaya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ditempuh melalui target-target jangka pendek-menengah. Antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan dukungan investasi.
Dalam rangka melalui pengendalian inflasi, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar Rp457,06 miliar untuk program-program yang berkaitan dengan penanganan inflasi dan mendukung empat cara intervensi pengendalian inflasi, yaitu menjaga kelancaran distribusi sebesar Rp67,04 miliar. Kemudian menjaga keterjangkauan harga Rp8,31 miliar.
“Menjaga ketersediaan pasokan 380,8 miliar rupiah dan memastikan komunikasi yang efektif dalam pengendalian inflasi 904,17 juta rupiah,” kata Maryono kepada wartawan kemarin.
Ia mengatakan, dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar Rp270,49 miliar melalui sebelas kementerian/lembaga. Target ini dicapai dengan pemberian bantuan pendidikan tinggi sebesar 33,72 miliar rupiah, pelatihan bidang industri sebesar Rp12,98 miliar rupiah, pendidikan vokasi bidang pariwisata dan kebudayaan sebesar 1,79 miliar rupiah, dan berbagai program lainnya.
Sementara dalam rangka penanganan stunting, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar Rp26,05 miliar yang ditujukan untuk mendukung tiga intervensi penanganan stunting, yaitu intervensi sensitif Rp19,72 miliar, intervensi spesifik Rp546,37 juta, dan intervensi dukungan Rp5,78 miliar.
“Belanja tersebut digunakan untuk melaksanakan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat, pembinaan, penyelenggaraan air minum yang layak, sampai peningkatan mutu tenaga kesehatan,” terangnya.
dapun dalam rangka peningkatan investasi, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar Rp1,93 miliar yang mana Rp304,17 juta rupiahnya digunakan untuk program penanaman modal oleh BKPM. Kemudian, Kementerian Perindustrian melalui program nilai tambah dan adya saing industri untuk menumbuh dan mengembangkan IKM dan Aneka telah didanai sebesar Rp1,43 miliar.(ris)
