Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, memastikan proses review Detail Engineering Design (DED) terkait penataan lanjutan kawasan Jempol, sudah rampung untuk kemudian diusulkan ke Pemerintah Pusat.
“Review DED sudah selesai, termasuk juga ijin dari Dirjen sumber daya air, kementerian pekerjaan umum dan perumahan Rakyat sudah kami terima sebagai kelengkapan dokumen untuk kita usulkan, ” kata kepala Dinas PRKP Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, kepada Suara NTB, Jumat, 8 November 2024.
Pipin melanjutkan, tahap selanjutnya yakni proses penilaian harga yang dilakukan oleh tim appraisal terhadap masyarakat terdampak penataan kawasan tersebut. Pemerintah pun diakuinya sudah sangat siap untuk melanjutkan program penataan kawasan Jampol tersebut.
“Pada prinsipnya kami (Pemerintah) sangat siap untuk menerima program tersebut, apalagi anggaran yang kita usulkan sebelum nya sebesar Rp25 miliar diharapkan tidak berubah,” ucapnya.
Selain masalah dokumen untuk perizinannya, Pipin memastikan pihaknya sudah melakukan identifikasi terhadap masyarakat yang akan terdampak penataan kawasan tersebut. Bahkan saat ini total masyarakat yang terdampak mencapai 13 orang dengan luas mulai dari 2-3 meter persegi.
“Jadi, setelah proses identifikasi kita akan melanjutkan untuk pengukuran sebagai tahapan proses ganti untung terhadap lahan masyarakat tersebut,” ujarnya.
Penataan terhadap kawasan ini pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari program sebelumnya di lokasi yang sama. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata di lokasi tersebut terutama bagi masyarakat yang berada di dalam kota Sumbawa.
“Jadi, penataan yang kita lakukan supaya sektor wisata unggulan kita terus menggeliat sekaligus menekan kawasan kumuh di Sumbawa,” tukasnya. (ils)
