Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian (Kementan) berencana akan membuat program peternakan sapi perah di Provinsi NTB tahun 2025. Sebanyak 2500 ekor sapi perah akan dipelihara oleh perusahaan swasta di lokasi yang dinilai cocok.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Muhamad Riadi mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi lokasi yang pas untuk peternakan sapi perah, misalnya di kawasan kaki Rinjani seperti wilayah Sembalun, Suela, Timbanuh, Teres Genit, Senaru, Kutaraja dan lainnya.
“Di kawasan kaki Rinjani suasananya sejuk, banyak air. Jadi sapi perah itu membutuhkan micro climate yang spesifik. Dia harus sejuk dan banyak air. Kalau tak banyak air, nanti air susunya tak keluar, sehingga tak ada yang bisa diperah,” kata Muhamada Riadi kepada Suara NTB, Rabu, 13 November 2024.
Ia mengatakan, program ini harus dilakukan secara hati-hati karena pada dasarnya tak ada kultur peternakan sapi perah yang tumbuh dan berkembang di NTB. Secara historis, peternak di daerah ini hanya untuk kebutuhan sapi potong.
“Kita harus hati-hati karena yang namanya mengubah kultur masyarakat ini tantangan. Begitu datang sapinya harus kita latih, harus ada pendampingan. Itu yang kita harapkan hadir nanti dari pihak swasta untuk kemitraannya. Jadi harus ada intinya dulu, baru ini menjadi plasmanya. Karena kalau kita dari pemerintah tak mungkin bisa setiap hari melakukan pendampingan,” ujarnya.
Riadi mengatakan, program ini akan tercatat sebagai aset negara. UPT Kementan diharuskan memelihara aset tersebut, sementara kapasitas lahan yang dimilikiny tak mencukupi. Sehingga Dinas Pertanian NTB menawarkan kemitraan dengan swasta untuk memanfaatkan aset.
“Namun komikasi terakhir saya itu yang agak ribet itu di Kementerian Keuangan, karena kalau pemanfatan aset ini barang hidup maka lumayan nanti menjadi polemik,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk menjalankan program ini secara ideal maka pola kemitraan dengan swasta menjadi hal yang disarankan. Sebab akan ada pertanggung jawaban secara hukum untuk mengikat mitra kerja di lapangan.
“Jangan personal atau kelompok, agak susah pertanggung jawabannya. Karena nanti nanti ada perjanjian di notaris, ada konsekwensi hukum dari setiap tindakannya. Makanya saya tawarkan ke swasta dan tinggal tentukan bagi hasil,” terangnya.
Untuk diketahui, salah satu menu program makan bergizi gratis yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo yaitu susu segar. Namun Provinsi NTB tak memiliki kemandiarin dalam penyediaan susu segar karena tak memiliki peternakan sapi perah dan industri susu.
Karena itulah dengan rencana Kementan untuk menghadirkan kawasan sapi perah di NTB tahun depan diharapkan bisa memnunculkan ekosistem susu perah sehingga bisa membantu suplai kebutuhan susu dari dalam daerah.(ris)
