Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., meminta Dinas Pariwisata NTB untuk meningkatkan strategi pariwisata di daerah ini.
Hal ini karena aturan pemotongan 50 persen anggaran perjalanan dinas oleh Kementerian Keuangan. Sehingga, dikatakan akan berdampak pada kunjungan wisatawan NTB yang masih mengandalkan kunjungan Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition (MICE) untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisata ke provinsi ini.
“Itu menjadi sumber motivasi, inspirasi Dinas Pariwisata di Tengah keterbatasan harus bisa menggairahkan kunjungan wisatawan NTB,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis, 14 November 2024.
Diketahui, sejak diberlakukannya aturan pemotongan anggaran hingga setengah dari total anggaran tersebut, sudah ada 20 hotel di NTB yang terdampak pembatalan MICE.
Menyikapi hal ini, Gita menyatakan pihaknya akan melihat kondisi dan melakukan evaluasi agar kondisi ini tidak terus terjadi sehingga menyebabkan kerugian kepada pelaku usaha.
Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M. Saleh menyatakan pihaknya menyayangkan kebijakan dari Kemenkeu ini.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap daerah yang menjual sektor pariwisata. Termasuk NTB.
“Itu merupakan kebijakan yang tidak popular karena dampaknya akan terasa pada sektor pariwisata,” katanya.
Menurutnya, kebijakan Kemenkeu ini tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk mensejahterakan masyarakat. Yang mana dengan dipangkasnya perjalanan dinas ini akan berdampak pada berbagai sektor dalam daerah, seperti perhotelan, UMKM, dan pelaku usaha lainnya.
“Perjalanan wisata, destinasi, hotel, bahkan pedagang sayur akan terkena dampak akibat pengunjung yang tidak ada. Jadi perlu dikaji,” ujarnya.
Ia menyatakan, harusnya pengurangan anggaran perjalanan dinas ini tidak langsung 50 persen. Namun dilakukan berangsur mulai dari 10 persen, 20 persen, dan seterusnya.
Adapun jika kebijakan ini harus direalisasikan, Sahlan berharap Pemerintah Pusat perlu mencari solusi supaya hotel tetap terisi, dan penumpang pesawat juga tetap tersedia. Pasalnya, jika pemerintah hanya membuat kebijakan tanpa menghadirkan solusi, kebijakan ini akan sangat mempengaruhi sektor pariwisata di daerah.
“Ini tidak akan membunuh pariwisata, tapi akan sangat terdampak. Karena kita tidak bergantung sepenuhnya pada kunjungan kerja, tapi ini dampaknya pada kunjungan hotel saja yang paling kuat,” pungkasnya. (era)
