KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., mengkritik postur anggaran dalam APBD Kota Mataram 2024 serta RAPBD Kota Mataram 2025 Â yang dianggap tidak fokus pada penyelesaian permasalahan yang ada di kota. Dalam rapat gabungan komisi komisi dewan dengan TAPD, dia mengatakan bahwa anggaran yang tersedia tidak menjelaskan secara jelas target penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini mengungkapkan, masalah seperti banjir yang selalu muncul setiap musim hujan tidak pernah diselesaikan dengan tuntas, meskipun sudah menjadi isu yang berulang setiap tahunnya. “Anggaran yang diberikan pun sangat terbatas, sementara perencanaan dan target penyelesaian masalah tidak ada,” tegas Rachman. Hal serupa juga terjadi di sektor lain, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR terkait penanganan rumah tidak layak huni, yang dianggap tidak memiliki prioritas anggaran yang jelas. ‘’Bayangkan, mengenai rumah tidak layak, dari 13 ribu jumlah rumah tidak layak huni, setiap tahun itu hanya 39 yang diselesaikan,’’ sesalnya.
Bahkan untuk Dinas Pendidikan, Rachman menyarankan supaya pemerintah menggratiskan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP.
Menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram ini, meskipun berbagai rencana dan ide dari kepala dinas sering kali tertahan akibat terbatasnya anggaran. Namun masalah utama terletak pada kurangnya alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah. “Kami membutuhkan perencanaan yang lebih terfokus, dengan prioritas anggaran yang jelas untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar di masyarakat,” tambah Rachman.
Dia menyoroti perlunya pembagian anggaran yang lebih tepat sasaran, dengan fokus pada beberapa OPD yang menjadi prioritas. Sementara OPD lainnya bisa menunggu. “Tanpa adanya prioritas dalam alokasi anggaran, permasalahan kita tidak akan pernah selesai,” tandasnya.
Rachman berharap agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran terkait lebih fokus dalam merumuskan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan target penyelesaian masalah yang jelas, bukan sekadar pembagian anggaran yang merata tanpa mempertimbangkan urgensinya. (fit)
