Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa melakukan audiensi dengan BPK Perwakilan NTB sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan keuangan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kedatangan kami untuk meminta arahan BPK RI Perwakilan NTB terkait pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” kata ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, Kamis, 21 November 2024.
Nanang melanjutkan, pertemuan dengan BPK RI Perwakilan NTB merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Apalagi Sumbawa dalam dua tahun terakhir mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (ADP) sehingga harus diperbaiki capaian tersebut.
“Kami berkomitmen serta kerja sama yang baik dengan semua pihak, diharapkan Sumbawa dapat mencapai opini WTP pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Rahmadi menjelaskan, ada beberapa peran penting BPK dalam menjaga pengelolaan keuangan yang baik. Yakni melakukan pemeriksaan keuangan negara, termasuk APBN, APBD, BUMN, dan BUMD.
“Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Rahmadi melanjutkan, ada beberapa temuan pemeriksaan yang menyebabkan Sumbawa mendapatkan opini WDP. Temuan ini umumnya terkait dengan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal.
“DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan rekomendasi BPK, melakukan pembahasan anggaran, dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Ia menambahkan, ada beberapa cara untuk bisa mencapai opini WTP diantaranya memperkuat sistem pengendalian internal. Selain itu, meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” debutnya.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebutnya merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menarik investasi. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
“Jadi, pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan perlu diberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kompetensinya termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat,” tutupnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Waka III DPRD Sumbawa Zulfikar Demitry anggota DPRD lainnya H Zainudin Sirat, Abron Ishak, Kaharuddin Z. Alen Taryadi bersama sekretaris DPRD Ir A Yani dan kepala Bagian diantara Lukmanuddin dan Usman.
Sementara dari Pemerintah Daerah hadir Kepala BKAD Didi Hermansyah, Kepala Bappeda ES. Adi Nusantara. Inspektorat Sumbawa I Made Patria, dan juga dari Kejaksaan Negeri Sumbawa. (ils)
