Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Kesehatan Lombok Barat melalui Puskesmas yang wilayah kerjanya terdampak bencana turun melayani warga. Tim kesehatan melayani pemeriksaan kesehatan dan pengobatan bagi warga terdampak. Sedikit kendala dialami tenaga kesehatan untuk melayani warga yang ada di daerah terpencil perbukitan atau daratan tinggi.
Sehingga untuk mensiasati itu, Tenaga Kesehatan Puskesmas menitip obat-obatan ke warga dari daerah terdampak untuk diberikan ke warga yang membutuhkan. Kadis Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan mengatakan bahwa, pihaknya telah mengintruksikan semua puskesmas untuk memantau secara intensif penyakit DBD dan penyakit dipicu cuaca ekstrem.
“Terutama yang korban – korban bencana, tetap dipantau puskesmas keadaannya. Dan itu dilaporkan, agar jangan sampai tidak tertangani kesehatannya,”tegas Kadikes Lobar ini, Selasa, 10 Desember 2024.
Tim Puskemas pun secara berkala turun melayani dan mengecek kondisi kesehatan warga terdampak di beberapa daerah. Hanya saja diakui, dari laporan puskesmas, seperti di Meninting kesulitan menjangkau para korban angin puting beliung. “Ada korban yang susah dijangkau,”jelasnya. Tenaga medis disarankan oleh warga agar jangan naik dulu ke lokasi, karena kondisi belum memungkinkan. Sehingga korban bencana yang ada di daerah itupun belum semua bisa dijangkau.
Meski demikian, pihak Puskesmas tetap mengirimkan obat-obatan ke warga dengan cara dititip ke warga yang berasal dari daerah setempat. “Petugas kesehatan titip obat-obatan lewat warga yang biasa kesana, karena sulit dijangkau,”imbuhnya. Warga yang ada di daerah itu masih mengungsi dengan tinggal sementara di rumah keluarga.
Diakuinya untuk pelayanan kesehatan di daerah dataran tinggi memang belum tersedia Pustu. Sehingga kedepan perlu dibangun Pustu di daerah tersebut. Sejauh ini dari 122 desa dan kelurahan di Lobar, baru 64 Pustu. Sedangkan sisanya, belum tersedia Pustu. “Kita genjot untuk itu (Pustu),”imbuhnya. Namun diakui untuk usulan Rehabilitasi Pustu, kebijakan pusat memberikan Rehab Pustu yang ada di wilayah perkotaan. Masih minim di wilayah pinggiran atau pelosok.
Selain itu,kalau membangun Pustu anggaran pusat itu hanya 300 juta sehingga banyak daerah tak mau mengambil anggaran tersebut. Karena anggaran tersebut tidak cukup,”Karena kalau kita di Lobar kan standar Pustu itu ada ruang ruang pemeriksaan dan ada ruang untuk keluarga, tapi konsep Pusat itu tidak ada ruang keluarga,”sambungnya. Pustu itu pun membuka pelayanan sampai jam kerja. Hal ini lah yang perlu dikoordinasikan dengan pihak desa kalau ingin dibangunkan Pustu. (her)
