Mataram (Suara NTB) – Usulan pergantian komisaris dari unsur daerah di Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) mulai mencuat. Usulan ini datang dari salah satu tokoh muda NTB asal Lombok Tengah, Dian Sandi Utama (DSU). Ia menilai sudah saatnya H. Irzani diganti karena telah menjabat selama 5 tahun.
Menurut DSU, jabatan Komisaris yang saat ini diemban oleh H. Irzani, yang menggantikan Lalu Gita Aryadi setelah yang terakhir diangkat menjadi Sekretaris Daerah Provinsi NTB pada tahun 2020, akan genap 5 tahun pada Februari 2025 mendatang. Hal tersebut, menurut DSU, membuatnya wajar bagi masyarakat daerah untuk mulai mengusulkan pergantian.
“Saya rasa sudah saatnya H. Irzani diganti. Beliau sudah menjabat selama 5 tahun sebagai Komisaris ITDC, setelah menggantikan Lalu Gita Ariadi pada Februari 2020,” ujar DSU pada Selasa, 10 Desember 2024.
DSU mengingatkan bahwa selama ini banyak peristiwa yang terjadi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Pada Agustus 2020, sempat digelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), namun saat itu H. Irzani tetap bertahan sebagai Komisaris.
“Memang ada RUPSLB oleh Menteri BUMN pada Agustus 2020, yang berujung pada perombakan jajaran direksi dan komisaris. Meski begitu, H. Irzani tetap menjabat, sehingga bisa dikatakan beliau resmi menjabat sejak tahun 2020,” tambah DSU.
Menurut DSU, peran Komisaris yang diutus dari daerah sangat strategis di tengah berbagai masalah yang terjadi di ITDC. Ia menilai peran tersebut selama ini kurang maksimal dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan daerah. Bahkan, DSU menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat terhadap ITDC belum tersalurkan dengan baik, yang menyebabkan mulai munculnya usulan-usulan penggantian komisaris.
“Selain soal aspirasi masyarakat, saya rasa sudah saatnya kita mengusulkan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC untuk melakukan perombakan komisaris. Ini bukan hanya karena H. Irzani telah menjabat selama 5 tahun, tetapi juga untuk mengakomodir usulan dari tokoh-tokoh masyarakat Lombok Tengah,” ujar DSU.
Oleh karena itu, DSU meminta agar pihak ITDC kali ini mendengarkan usulan masyarakat. Menurutnya, demi percepatan pembangunan KEK Mandalika ke depan, dibutuhkan Komisaris yang memahami karakter masyarakat dan kondisi lapangan. Hal ini penting agar kepentingan pembangunan kawasan dan kepentingan masyarakat dapat diakomodir dengan baik dan proporsional.
“Masyarakat menginginkan agar pengembangan pariwisata di kawasan tersebut, yang saat ini dikelola oleh ITDC, memiliki karakter yang baik, baik dalam hal komunikasi maupun pendekatan. Sampai hari ini masih ada masalah-masalah yang belum terselesaikan, dan itu membutuhkan figur yang mampu melakukan pendekatan dengan baik,” tutup DSU. (bul)
