Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB lamban, namun pasti terus menunjukkan kemajuan. Berbagai macam pembangunan, baik kantor pemerintahan, pusat bisnis hingga tempat hiburan masyarakat juga banyak dibangun. Aktivitas atau kegiatan masyarakat juga terus meningkat, sehingga menuntut penggunaan sarana transportasi yang representatif dan cepat.
DI satu sisi, angkutan umum semakin sepi. Masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil atau sepeda motor menuju perkantoran, perkuliahan, sekolah yang ada di Kota Mataram. Hal ini juga berpengaruh terhadap penggunaan kendaraan yang tiap hari terus meningkat.
Bahkan, saat jam-jam tertentu, kondisi jalanan di Kota Mataram di beberapa ruas jalan, khususnya yang berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat sering terjadi kemacetan. Pemkot Mataram perlu memikirkan untuk masa mendatang terkait sarana angkutan publik, sehingga potensi kemacetan saat jam-jam tertentu, seperti pada pagi hari, siang dan sore hari bisa teratasi.
Meski di satu sisi, Pemkot Mataram seperti disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin, sudah melakukan uji coba penggunaan transportasi publik tahun 2024 ini dengan memanfaatkan bemo kuning mengangkut siswa. Minat masyarakat menggunakan transportasi publik belum beralih. Masyarakat atau pengguna jalan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, hingga jasa transportasi online.
Selain lebih cepat, pengguna transportasi tidak perlu lagi harus menunggu transportasi umum yang berangkat setelah penuh dengan penumpang. Beda halnya jika transportasi umum seperti kereta api atau Trans Jakarta di Daerah Khusus Jakarta yang berangkat pada jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini tentu tidak akan menimbulkan kekhawatiran pada pengguna transportasi akan telat ke sekolah, kampus atau ke kantor, karena sudah bisa mengetahui berapa lama perjalanan yang harus ditempuh menuju ke sekolah, kampus atau tempat kerja.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin ditemui beberapa waktu lalu, menerangkan, jika uji coba penggunaan transportasi publik di Kota Mataram telah dimulai di tahun 2024 dengan memanfaatkan bemo kuning untuk mengangkut siswa-siswi.
Zulkarwin menyebut, pihaknya memanfaatkan tujuh unit kendaraan angkutan kota (angkot) melayani di beberapa rute dan diklaim animo penggunaan angkutan publik cukup tinggi, sehingga dilakukan penambahan armada untuk melayani pelajar. “Ternyata animo masyarakat sangat tinggi dan sopir bemo merasa terbantu dengan program pemerintah, sehingga dialokasikan lagi anggaran di tahun 2025,” terangnya.
Selain penggunaan angkot, juga telah dibuat grand desain untuk angkutan publik menggunakan bus medium. Pihaknya telah melobi ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk mencari sumber pembiayaan, tetapi dari informasi yang diterima jika sampai tahun 2027 belum ada program.
Pihaknya mengharapkan, pemerintah pusat menyediakan angkutan publik untuk menyambut Provinsi NTB sebagai tuan rumah pekan olahraga nasional tahun 2028 mendatang. “Kemungkinan di tahun 2027 bisa ada anggaran untuk menyambut PON di NTB,” harapnya.
Menurutnya, konsep angkutan publik akan diuji di dua trayek di Kota Mataram. Pertama, trayek A melewati tengah kota melewati Universitas Mataram dan trayek B melewati kawasan bisnis Cakranegara.
Penggunaan dua trayek ini, terangnya, guna mengurai kemacetan pada jam sibuk, sehingga diharapkan pada program ini adalah merangkul bemo kuning sebagai angkutan feeder (pengumpan). Upaya menghadirkan angkutan publik dinilai sebagai sebuah kewajiban pemerintah daerah. Meski skenario disiapkan adalah menyediakan enam trayek yang melayani warga dari seluruh rute. “Secara aksesibility sebenarnya memungkinkan disediakan angkutan publik menggunakan bus medium,” terangnya.
Perihal halte yang telah dibangun tetapi dibongkar oleh pemerintah padahal telah menelan anggaran puluhan bahkan ratusan juta? Ia tidak memungkiri bahwa halte dibangun karena ada 30 bus kotama untuk melayani masyarakat. Halte itu dibangun dari APBN, APBD Provinsi NTB dan APBD Kota Mataram. Halte yang rusak telah dibongkar tetapi sebagian dipertahankan dengan tujuan angkutan publik yang dirancang dan halte tersedia.
Sementara Kepala Dishub Provinsi NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., mendukung kebijakan Pemkot Mataram dalam mengatasi masalah kemacetan di ibukota Provinsi NTB ini. Meski demikian, seperti apa bentuk dukungan dari Dishub Provinsi NTB dalam mengatasi masalah transportasi publik ini, mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini, belum mau menyampaikan. ‘’Kita sedang bahas dengan Kota Mataram,’’ jawabnya.
Faozal, menekankan pentingnya pembenahan sistem transportasi publik di Kota Mataram. Diakuinya, kondisi angkutan umum di ibu kota provinsi ini yang dinilai sudah tidak layak.
“Angkutan publiknya Kota Mataram. Ada bemo kuning, tapi kondisinya sudah seperti odong-odong. Tidak layak lagi untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat,” ujar Faozal.
Menurutnya, kendaraan yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi umum di Mataram sudah usang, baik dari segi usia maupun fasilitas. Hal ini bisa berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.
Kondisi ini ditambah dengan minimnya alternatif moda transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, yang pada gilirannya meningkatkan kemacetan dan polusi udara di kota. Faozal menegaskan bahwa bersama – sama mencari solusi konkret untuk mengatasi masalah ini. “Kita sedang carikan solusinya,” ujarnya dengan optimis.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah menghadirkan sistem angkutan publik modern yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban.
Faozal menggarisbawahi pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk merealisasikan sistem transportasi publik yang ideal. “Ini tugas bersama. Kami dari pemerintah akan bekerja keras untuk menghadirkan solusi, tetapi masyarakat juga harus mendukung dengan mulai beralih menggunakan transportasi umum,” katanya.
Ia juga mengajak pemangku kepentingan, seperti operator angkutan umum, komunitas transportasi, dan investor, untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan di Mataram.
Faozal optimis bahwa dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang baik, Mataram dapat memiliki sistem transportasi publik yang ideal. “Kami ingin Mataram menjadi contoh kota dengan transportasi publik yang modern, efisien, dan inklusif. Ini bukan hanya tentang mengatasi masalah hari ini, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik untuk kota kita,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah konkret yang sedang dirancang, Kota Mataram diharapkan dapat segera memiliki sistem angkutan publik yang layak dan menjadi kebanggaan masyarakat NTB. (ham/cem/bul)
