Giri Menang (Suara NTB) – Pelindo III Lembar Lombok Barat (Lobar) belum menyelesaikan pembayaran lahan milik warga di Pelabuhan Gili Mas. Selain lahan, pajak BPHTB lahan tersebut juga belum diselesaikan pihak Pelindo yang hampir tiga tahun lamanya. Senin, 16 Desember 2024, sebagai bentuk protes dan tuntutan terhadap Pelindo soal pembayaran lahan tersebut, puluhan warga melakukan aksi.
Kepala Bapenda Lobar H Moh. Adnan menyampaikan Pemkab Lobar meminta agar Pelindo Lembar segera membayar sisa BPHTB (Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan) yang bernilai miliaran rupiah.
Pasalnya, terdapat sekitar belasan hektar lahan yang belum dibayarkan ke Pemkab Lobar setelah Pelindo membayar BPHTB mencapai Rp4,083 miliar sekitar tahun 2023 lalu. BPHTB lanjut dia, belum semuanya dibayar dari total luas lahan Gili Mas yang masuk Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI.
“Kami berharap bisa dibayarkan sebelum tutup tahun ini. Karena masih ada sisa BPHTB yang belum dibayar Pelindo Lembar, mudahan-mudahan bisa masuk tahun ini tidak sampai tahun depan,” kata Adnan.
Kalau bisa masuk tahun ini maka bisa mendongkrak perolehan PAD dari sektor BPHTB. Proses BPHTB saat turun ini, Pelindo masih menunggu SK dari BPN Provinsi. Ketentuan besaran pembayaran BPHTB itu, 5 persen dari nilai transaksi.
Diketahui, berdasarkan SKPH yang dikeluarkan Kementerian ATR dilihat jumlahnya mengacu Zona Nilai Tanah (ZNT) harga tanah Rp21 juta per are. Dan masih mengacu SKPH tersebut yang sudah keluar izin seluas 38,8 hektar. Sisanya belasan hektar belum.Dari 38,8 hektar lahan yang sudah keluar izin pembayaran di SKPH, kebanyakan berada di wilayah perbukitan kawasan Pelabuhan Gili Mas Pelindo tersebut.
Branch Manager (BM) Pelindo Lembar Kunto Wibisono, menegaskan, dirinya tidak memiliki daya apapun untuk menjawab kemauan pemilik lahan karena kebijakan ada di pusat.
“Apapun yang disampaikan hari ini, pasti akan kami sampaikan ke atas, sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya singkat.
Pertemuan tidak membuahkan hasil, meski semua pihak pemilik tanah dengan keras menuding ada oknum mafia di balik proses pembebasan lahan yang saat ini menjadi lokasi Pelabuhan Gilimas. (her)
