Giri Menang (Suara NTB) – Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong agar Pemkab lebih memperhatikan OPD pelayan publik. Pasalnya, OPD harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Karena itu, mesti didukung dengan sumber daya, baik anggaran maupun sarana prasarana yang memadai.
Dari hasil sidak di dua OPD yang menjadi mitra Komisi I, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Lobar, kalangan dewan tersebut menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius dari dinas terkait termasuk Pemda Lobar secara umum.
Di Dinas Dukcapil, pihak dewan menemukan penyimpanan berkas dan arsip masih belum pada tempatnya. “Sehingga menurut kami, Dinas Dukcapil membutuhkan anggaran ke depan agar dibuatkan tempat bagus semacam gudang, agar arsip atau berkas itu tidak rusak dan mudah dicari,” demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Lobar, Ahyar Rasyidi, Kamis, 19 Desember 2024.
Selain itu, Dinas Dukcapil Lobar juga bekerjasama dengan pihak pengadilan terkait beberapa programnya. “Untuk itu, ke depannya harus diduung dari sisi anggaran untuk meubeler, komputer, serta printer yang perlu diperbaharui untuk pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuhnya didampingi anggotanya yakni Kamarudin (Nasdem) dan M. Ali Hidayat (PPP).
Tak berhenti sampai di situ, Ahyar Rasyidi juga menilai bahwa hasil temuan Komisi I akan menjadi masukan buat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendukung hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. “Dan kami punya kewajiban untuk mengingatkan, agar pemerintah lebih prioritas ke pelayanan publik,” sambungnya lagi.
Lalu bagaimana dengan temuan di DPM-PTSP Lobar? Anggota Komisi I DPRD Loobar, M. Ali Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya baru pertama kali ke Dinas tersebut, dan saat Sidak itu dia menilai bahwa pelayanan yang diberikan ditempat itu masih belum maksimal.
“Ada beberapa perwakilan SKPD yang bertugas justru tidak datang. Dan ada yang datang, tapi tidak dilengkapi dengan peralatan memadai untuk melayani masyarakat. Masa mau urus sesuatu, terus berkasnya dibawa kembali ke OPD bersangkutan,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Lobar Hery Ramadhan menyampaikan bahwa sejauh ini sistem pelayanan di tempatnya sudah berjalan maksimal. Dia mengungkapkan bahwa biasanya, ada ratusan warga yang mengurus izin dan keperluan lainnya ke DPM-PTSP Lobar itu. “Pengunjung bisa sampai ratusan. Rusaknya jembatan penghubung Mataram-Lobar berpengaruh, sehingga pengunjung berkurang,” ujarnya.
Mengenai kendala, Hery mengakui bahwa sejauh ini tidak ada masalah yang dihadapi pihaknya. Bahkan, saat ini pihaknya berusaha terus meningkatkan pelayanan dengan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) sehingga pelayanan lebih terintegrasi. “Untuk PAD, semua izin di sini gratis. Kecuali izin reklame yang dibayar di Bapenda Lobar, walaupun izinnya dari kami (DPM-PTSP),” pungkasnya. (her)
