Giri Menang (Suara NTB) – Ribuan guru di Lombok Barat (Lobar) yang berstatus honorer atau non ASN berharap keadilan dari pemerintah. Baik dalam hal rekrutmen GTD maupun PPPK. Mereka berharap diberikan ruang untuk memperbaiki kondisi ekomoninya.
Ketua Forum Guru Honor Negeri (FHGN) Lobar Saeful Bahri menyampaikan dalam pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM), pihaknya menyampaikan beberapa hal, di antaranya membahas regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan seleksi PPPK guru di Lobar. “Termasuk prosedur, tranparansi dan kuota yang tersedia. Dan berharap adanya keadilan,”tegasnya, kemarin.
Pihaknya berharap peningkatan kesejahteraan guru honorer melalui program Guru Tetap Daerah (GTD). Sebab para guru ini telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung pengikatan mutu pendidikan di Kabupaten Lobar.
Sekretaris 2 FGHN Lobar sekaligus Korcam Lembar, Baiq Sri Widia meminta pemerintah harus memberi perhatian ke para guru honor, sebab dari sisi gaji di bawah UMK Lobar.
Gaji yang diterima ada Rp 1 juta hingga Rp 1.250.000, bervariasi masing-masing sekolah. Itupun dibayar enam bulan sekali sesuai pencairan dana BOS. Pihaknya meminta pemerintah membayangkan tenaga honorer guru yang bekerja maksimal di sekolah, tapi tidak diberikan upah yang maksimal.
Merespon hal ini Kepala BKD dan PSDM Lobar melalui Kabid Pengadaan, Mutasi, Pendataan dan Informasi BKDPSD, Hirman Zulkarnain menyampaikan kebanyakan tuntutan yang disampaikan para guru honorer itu di ranah Dinas Dikbud. “Kalau ke kita (BKD) terkait mekanisme PPPK Paruh Waktu,” jelas Hirman.
Terkait GTD, jelasnya merupakan ranah Dikbud, sedangkan BKD hanya memfasilitasi mekanisme penyusunan kebutuhan PPPK berdasarkan analis kebutuhan. “Tapi semua itu kembali lagi ke kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Kepala Dikbud Lobar Maad Adnan menyampaikan pihaknya telah menerima audensi dari Forum Guru Honorer Negeri (FGHN) Lobar.
“Dimana dalam audiensi terdapat dua hal yang disampaikan, pertama terkait pemberkasan PPPK kategori 1 atau K1 dan K2. Hal ini menjadi leading sector BKD,” jelasnya.
Ia mengakui sebanyak 1.700 guru masih berstatus honorer atau non ASN belum bisa diakomodir menjadi PPPK. Hal ini menjadi perhatian Pemkab dalam hal ini Dinas Dikbud.
“Sebagai bentuk perhatian dari Pemkab, guru honorer diakomodir melalui Guru Tetap Daerah (GTD) sejak 2014, terhitung kurang lebih 10 tahun berjalan kebijakan ini,” katanya.
Bahkan tahun depan, kuota GTD ini ditambah oleh Pemkab. Dengan satus GTD ini, para guru mendapatkan insentif dari daerah Rp500 ribu per bulan.
Disebutkan, Jumlah guru di Lobar 6.000 orang lebih, berstatus PNS dan PPPK sebanyak 4.000 lebih sedangkan sisanya 1.700 berstatus honorer. (her)
