Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong Pemkab Lobar melanjutkan program pembelian beras petani yang mandiri sejak beberapa tahun terakhir. Pasalnya, program ini dinilai mampu memberikan kepastian atau jaminan akses pasar bagi petani. Yang perlu difikirkan Pemkab, terkait harga beras yang dibeli dari petani agar tidak merugikan petani ataupun memberatkan kalangan ASN.
Anggota DPRD Lobar H. Jumahir menyampaikan program pembelian beras oleh ASN ini perlu dilanjutkan lagi. Karena OPD teknis ini mendorong pelaku ekonomi entah itu petani selama ini hanya sampai pada bagaimana komoditas tersebut sampai pada peningkatan produksi saja.
“Tatkala sampai pada pemasaran belum ada solusi yang ditawarkan, khusus kepada petani inilah Jalan, solusinya (melalui pembelian beras oleh Pemkab),” kata politisi Golkar ini, kemarin
Sebab beras yang ni kebutuhan dasar yang sehari-hari diperlakukan, dan bisa dibeli dimanapun, baik oleh pegawai maupun non pegawai yang butuh beras. Yang jadi pembanding, lanjut dia, sebelumnya ada program PNS terima beras, namun berhenti, karena faktor kualitas yang tidak bagus.
Kadang itu terkesan dipaksakan, ASN membeli beras tersebut lalu menjualnya untuk beli beras yang kualitas lebih baik. “Karena itu pemikiran kita, toh dia beli beras selama harga terjangkau dan kualitas memadai kenapa tidak kita berdayakan petani kita, di samping terjawab pemerintah bisa menciptakan pasar,”terangnya.
Karena itulah menurut program ini perlu dilanjutkan. Perihal harga, menurutnya bisa saja dipatok spek berkualitas dengan rate harga Rp12,5 ribu. Itupun kalau diambil 10 kilogram per ASN per bulan. Ketika dilaksanakan program ini menyasar ASN di luar guru, itu bisa mencapai 30 ton per bulannya. Kalau diakomodir ASN guru, maka bisa mencapai 70 ton per bulan yang bisa diambil beras petani.
Menurutnya, Pemkab perlu memikirkan untuk kesinambungan program ini kerja sama dengan petani atau poktan untuk menanam padi 1.000 hektar, bisa disasar beberapa daerah tertentu. “Itu pemikiran saya, sehingga itu bisa berkesinambungan dengan harga yang telah disepakati,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Lobar H. Khalid menerangkan, soal komitmen kelanjutan program ini, karena dianggap membantu petani dan berupaya agar program ini bisa berjalan.
Namun demikian mempertimbangkan juga untung rugi dari petani. Termasuk bagi konsumen atau ASN yang membeli tidak terlalu diberatkan soal harga.
Diakui, progam kebijakan Pemkab Lobar untuk pembelian beras dari petani bagi para ASN lingkup Pemkab setempat macet alias tidak jalan. Program yang diberlakukan sejak dua tahun terakhir (2022-2023) tersebut tak berlanjut lantaran kendala kesepakatan harga beras.
Program pembelian beras petani oleh ASN memang tidak jalan sejak tahun ini. “Tahun ini belum jalan,” kata mantan Sekdis Pariwisata ini.
Dikatakan, harga menjadi salah satu kendala pembelian beras petani. “Karena begitu mau sepakat harga berubah dengan cepat, misalnya Rp12 ribu per kilogram, naik jadi Rp13 ribu, sehingga itu belum berani kita sepakati,”kata Khalid.
Harga beras belum sepakat antara Pemkab Lobar atau pihak Koperasi Tripat dengan kelompok tani penyedia beras, karena perubahan harga yang terlalu cepat. Sebab jika disepakati dengan harga awal, kemudian berubah tentu tidak ada yang akan menalangi kekurangan dari harga ke petani tersebut. Akibat kekhawatiran perubahan harga inipun, piihak dinas belum berani memfasilitasi antara kelompok tani dengan koperasi terkait hal ini. Sebab saat ini saja harga beras per kilogram berkisar Rp15-16 per kilogram.
“Lalu kalau kita tantangan kesepakatan dengan harga Rp13 ribu, lalu harga Rp15 ribu siapa yang mau talangi kekurangannya itu,” tanyanya.(her)
