ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Hj. Shinta Primasari, ST., memberikan klarifikasi terkait penilaian Kementerian Perumahan dan Pemukiman (Perkim) yang memasukkan Kota Mataram dalam 20 kota kumuh di Indonesia. Menurut dia, penilaian tersebut kurang tepat, mengingat 70 persen wilayah Mataram sudah memenuhi standar kelayakan untuk dihuni.
Karena pada saat Kementerian Perkim datang ke sini itu meninjau lokasi yang memang sangat kumuh gitu. Dan memang situasi kan alam sekarang lagi tidak bersahabat gitu. Jadi memang banyak lingkungan-lingkungan yang terkena dampak daripada banjir, itu force majeure, tegasnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.
Dikatakan Shinta, masalah yang dihadapi Kota Mataram, seperti banjir, merupakan dampak dari cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini, dan bukan karena kelalaian pengelolaan lingkungan. Saluran drainase di beberapa kawasan, terutama di perumahan menengah ke atas, memang masih dalam tahap perbaikan. Namun, sebagian besar area kota telah berhasil mengelola masalah sampah dan saluran air dengan baik.
Dikatakan juga bahwa beberapa kawasan yang dianggap kumuh oleh Kementerian Perkim sebenarnya berada di luar wilayah administrasi Mataram, tepatnya di daerah perbatasan dengan Lombok Barat. Hal ini dinilai sebagai kesalahan dalam penilaian, karena batas wilayah antara Mataram dan Lombok Barat seringkali tidak jelas bagi pihak luar.
Salah tempat aja untuk ke lokasinya mungkin salah arahan. Salah pembimbing, salah apa namanya yang turnya gitu salah tempat yang bimbing gitu. Mungkin memang benar-benar lingkungan kumuh karena juga ada perbatasan yang memang sebenarnya itu bukan masuk Mataram gitu kan, terang Ketua Fraksi Partai Demokrat ini.
Anggota dewan dua periode ini juga mengungkapkan bahwa meskipun beberapa masalah seperti banjir masih terjadi, hal tersebut lebih disebabkan oleh cuaca ekstrem dan bukan kekurangan infrastruktur. Penanggulangan masalah sampah dan saluran air terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan OPD terkait. Pembangunan sumur resapan yang tersebar di berbagai titik juga menjadi solusi untuk mengurangi genangan air.
Ke depan Shinta berharap agar Kementerian Perkim lebih teliti dalam menilai kondisi wilayah dan mengajak pihak-pihak terkait untuk lebih sering melakukan koordinasi agar pembangunan kota dapat berjalan dengan lebih baik. Dia mengingatkan agar penilaian dilakukan dengan pendampingan yang tepat, termasuk mengetahui batas wilayah administratif Mataram dengan benar. (fit)
