Mataram (Suara NTB) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperingati hari ulang tahunnya yang ke-52 pada 10 Januari 2025. Acara peringatan HUT partai tersebut dilaksanakan secara serentak mulai dari DPP, DPD sampai DPC PDIP seluruh Indonesia.
Peringatan HUT PDI Perjuangan ke-52 tersebut dilaksanakan secara serentak melalui hybrid di sekolah partai PDI Perjuangan. Acara ulang tahun kali ini dilaksanakan secara sederhana ditengah keprihatinan kondisi politik di Indonesia namun tetap meriah dilaksanakan seluruh kantor-kantor partai seluruh Indonesia.
“Termasuk di kantor DPD PDI Perjuangan NTB yang dihadiri oleh pengurus DPD NTB dan DPC Lombok Barat. Seluruh peserta mengikuti acara daring secara hikmat mulai menyanyikan Indonesia Raya sampai mendengarkan pidato politik Ketua Umum PDi Perjuangan,” ujar Sekretaris DPD PDIP NTB, Hakam Ali Niazi pada Jumat, 10 Januari 2025.
Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik peringatan HUT ke-52 tersebut menyampaikan tetang penetapan pencabutan Tap MPR nomor 33 tahun 1967. Dengan berlinang air mata Megawati menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mengembalikan nama baik proklamator Indonesia, Bung Karno.
Peringatan HUT partai ke-52 di DPD PDIP NTB sendiri digelar dengan acara sederhana yakni pemotongan tumpeng yang diberikan kepada hadirin yang hadir. Sementara Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat mengikuti acara HUT secara langsung di DPP sebagai senior dan pendiri partai.
“Dalam rangkaian ulang partai akan dilaksanakan kunjungan ke tokoh partai dan pejuang partai, pemotongan tumpeng dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan mimbar demokrasi,” ujar Hakam.
HUT partai ke-52 saat ini dalam kondisi vivere pericoloso, hidup menyerempet bahaya di mana ada upaya untuk mengacak acak partai saat menjelang kongres 2025 ini.
Hakam menyampaikan dalam mimbar demokrasi akan diikuti oleh seluruh komponen bangsa di NTB yang peduli perkembangan demokrasi di Indonesia yang saat ini mengalami kemerosotan dan kemunduran.
“Mimbar bebas sebagai pendidikan politik dan demokrasi kepada rakyat yang tidak boleh menyinggung SARA, tidak menghina dan melecehkan pihak tertentu yang terbingkai dalam koridor nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkasnya. (ndi)
