MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota se Indonesia, termasuk di NTB terkait dengan dukungan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang akan segera dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo – Gibran.
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam rapat koordinasi (Rakor) mingguan yang digelar oleh Kemendagri secara hibrid pada Senin, 20 Januari 2025. SE tertanggal 19 Januari 2025 tersebut meminta kepada semua kepala daerah di Indonesia agar mendukung program PKG dengan pembagian tugas yang telah ditentukan.
Dalam SE tersebut, gubernur memiliki tugas untuk menginstruksikan perangkat daerah untuk melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi melalui Bappeda di masing-masing daerah. Bappeda akan melakukan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dan penganggaran PKG di wilayahnya.
“Sementara Dinas Kesehatan bertanggungjawab terhadap kesehatan, melakukan koordinasi, orientasi dan sosialisasi ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota mengenai persiapan PKG ini,” ujar Mendagri.
OPD lain seperti Dinas Pendidikan diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan PKG di sekolah pada tahun ajaran baru. Begitu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diminta untuk melibatkan pemerintah desa untuk menggerakkan masyarakat agar berpastisipasi dalam PKG ini.
Menurut Mendagri, pemeriksaan kesehatan masyarakat skala besar ini akan menciptakan sebuah peta profil kesehatan masyarakat Indonesia lebih detil. Pemerintah akan mengetahui di provinsi atau labupaten/kota mana yang paling banyak terdapat penyakit tertentu. Sehingga penanganannya menjadi lebih mudah.
Ia menambahkan, pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan SDM masyarakat Indonesia, sehingga bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia semakin berkualitas.
Untuk diketahui, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini menyasar sebanyak 280 juta masyarakat Indonesia. Pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan dalam tiga sasaran besar yaitu pada masyarakat yang berulang tahun. Di mana program ini akan dimulai bulan Februari 2025. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak sekolah yang dimulai bulan Juli 2025 serta pemeriksaan kesehatan gratis khusus dengan sasaran ibu hamil dan balita di posyandu sesui dengan jadwal.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri menyampaikan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang ulang tahun akan dimulai bulan Februari 2025. Dikatakan, syarat wajib untuk mendapatkan cek kesehatan gratis harus memiliki aplikasi Satu Sehat dan peserta aktif BPJS.
Saat ini, Dinas Kesehatan NTB termasuk Kementerian Kesehatan mulai menggencarkan integrasi layanan primer termasuk pemeriksaan kesehatan. Untuk memulai program ini, Dinas Kesehatan NTB sudah mulai menyiapkan kesiapan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Sasaran program ini mulai dari bayi yang baru lahir, balita, dewasa, dan lansia. Untuk bayi yang baru lahir bisa mendapatkan enam jenis pemeriksaan yaitu hipotiroid kongenital, defisiensi G6PD, hiperplasia adrenal kongenital, penyakit jantung bawaan kritis, penyakit kelainan saluran empedu, dan pertumbuhan (berat badan, tinggi badan).
Balita dan anak pra sekolah dapat mengecek tujuh jenis pemeriksaan secara gratis di antaranya yaitu, pertumbuhan, perkembangan, tuberkulosis, telinga, mata, gigi, talasemia dan diabetes militus (pemeriksaan darah hanya untuk usia dua tahun).
Usia dewasa dan lansia bisa mengecek 21 jenis kesehatan secara gratis yaitu untuk usia di atas 18 tahun gratis meriksa telinga, mata, gigi, jiwa, gizi, tekanan darah, Diabetes Militus, merokok, Tuberkulosis, kebugaran, hati (hep A, hep C, dan kanker hati), Thalasemia (18-39 tahun). Usia di atas 30 tahun gratis memeriksa kanker leher rahim dan kanker payudara. Usia 40 tahun ke atas gratis periksa stroke, jantung, ginjal, kanker paru, kanker usus besar, PPOK.(ris)
