PEMKOT Mataram diharapkan memberikan kesempatan kepada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Ampenan untuk menjalani masa ujicoba sebelum penerapan retribusi pada lapak-lapak yang disediakan di bekas Pelabuhan Ampenan. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.
Muhtar tidak menyangkal bahwa pembangunanlapak UKM di bekas Pelabuhan Ampenan itu, melibatkan anggaran daerah. Namun demikian, penerapan retribusi pada Bulan Februari nanti, dianggap terlalu terburu-buru. Dia menekankan pentingnya memberi ruang waktu bagi para pelaku UKM untuk beradaptasi dan menjalankan usaha mereka sebelum dikenakan kewajiban pembayaran retribusi.
Menurut anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini, pemberian tenggat waktu selama tiga bulan sejak lapak dibuka sudah cukup untuk melihat apakah para pelaku UKM dapat beroperasi dengan lancar dan mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka.
“Jangan terburu-buru, berikanlah kesempatan tiga bulan untuk uji coba. Kita perlu memantau dulu apakah mereka bisa menjalankan usaha dengan baik. Jika mereka belum bisa mencapainya, tentu saja akan sulit bagi mereka untuk membayar retribusi,” ujar Muhtar.
Pentingnya fase ujicoba ini didasari pada kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya stabil. Terutama bagi pelaku UKM yang menjual produk dengan margin keuntungan terbatas. Oleh karena itu, penarikan retribusi yang terlalu cepat dinilai bisa berisiko membuat mereka kesulitan dalam menjalankan usaha.
Selain itu, Pemkot Mataram diminta memprioritaskan warga Ampenan untuk menempati lapak-lapak tersebut. ‘’Jangan sampai nanti setelah lapak selesai dibangun, warga yang tinggal di Ampenan justru tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Kami berharap pemerintah tidak melupakan warga lokal dalam pembagian lapak ini,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini berharap agar Pemkot Mataram lebih sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga Ampenan, agar tidak terjadi ketidakpuasan yang dapat berujung pada konflik. ‘’Pengelolaan yang transparan dan adil dalam pembagian lapak serta penerapan retribusi yang wajar menjadi kunci untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi semua pihak,’’ demikian Muhtar. (fit)
