Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran Rp1 miliar lebih untuk dana bantuan partai politik di tahun 2025. Partai Golongan Karya sebagai partai pemenang pemilu di Kota Mataram mendapatkan bantuan lebih besar dibandingkan partai politik lainnya.
Berdasarkan surat keputusan walikota tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram berdasarkan hasil pemilihan tahun 2024-2025.
Partai Golongan Karya dengan perolehan tujuh kursi mendapatkan 47.099 suara sehingga mendapatkan bantuan dana parpol Rp213.829.480 dengan harga satu suara Rp4.540. Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan lima kursi memperoleh suara 29.277 suara dan mendapatkan bantuan dana Rp132.917.580. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memperoleh lima kursi dengan perolehan 22.758 suara dan mendapatkan bantuan dana Rp103.321.320. Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan enam kursi dengan perolehan 28.281 suara dan bantuan dana Rp128.395.740.
Selanjutnya, Partai Demokrat dengan raihan empat kursi dan 22.569 suara memperoleh bantuan dana Rp102.463.260. Partai Persatuan Pembangunan dengan raihan lima kursi dan 22.481 suara memperoleh bantuan dana Rp102.063.740.
Partai Amanat Nasional dengan raihan dua dan 15.537 suara memperoleh bantuan dana Rp70.537.980. Partai Kebangkitan Bangsa dengan raihan 1 kursi dan 12.794 suara memperoleh bantuan dana Rp58.084.760. Partai Nasdem dengan raihan empat kursi dan 22.876 suara memperoleh bantuan dana Rp103.857.040. Terakhir, Partai Hati Nurani Rakyat dengan raihan satu kursi dan 10.418 suara memperoleh bantuan dana Rp47.297.720.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, Zarkasyi menyampaikan, harga perolehan suara partai politik yang meraih kursi DPRD Kota Mataram, tidak mengalami perubahan dari Rp4.540 suara sah. Pemerintah Kota Mataram telah mengalokasikan anggaran senilai Rp1 miliar lebih untuk dana bantuan partai politik di tahun 2025. “Kita sudah alokasi setiap tahun untuk banpol,” sebutnya.
Dana bantuan parpol dicairkan pada triwulan kedua APBD. Zarkasyi menambahkan, parpol dapat mengajukan pencairan untuk kebutuhan pendidikan politik, administrasi parpol, dan lain sebagainya.
Mantan Camat Ampenan menambahkan, pendampingan rutin dilakukan mengantisipasi adanya kesalahan administrasi dan lain sebagainya. “Alhamdulillah, tidak ada lagi kesalahan yang berpotensi pada kerugian negara. Kalaupun ada hanya administrasi saja,” demikian kata dia. (cem)
